KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan, dengan harga BBM yang ada saat ini, subsidi BBM untuk mobil mencapai sekitar Rp 19,2 juta per mobil per tahun dan subsidi BBM untuk sepeda motor mencapai sekitar Rp 3,7 juta per motor per tahun. Sebab itu, Luhut mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung apa saja yang bisa dikurangi dari penggunaan subsidi BBM tersebut. Hal ini juga agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. "Kita menghitung semua yang bisa kita kurangi itu sekarang sedang jalan, saya yakin bisa melakukan itu," ucap Luhut saat peluncuran GrabElectric di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (12/7).
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Aman, Pengamat: Orang Kaya Tak Suka Gejolak Luhut menerangkan, saat ini pemerintah juga tengah mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik. Selain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar berbasis fosil, juga untuk keberlanjutan lingkungan. "Oleh karena itu kami sekarang sudah diminta presiden menghitung semua yang bisa kita kurangi dari penggunaan (subsidi) bensin itu, kita gunakan ke elektrik," terang Luhut. Lebih lanjut, Luhut mengatakan, saat ini sejumlah kementerian/lembaga terkait tengah menyiapkan proyek uji coba konversi penggunaan kendaraan listrik pada sejumlah destinasi wisata seperti Bali dan Candi Borobudur. "Kami mungkin ingin mengusulkan pembuatan sejumlah pilot project kendaraan EV (electric vehicle) atau kendaraan listrik, dan itu bisa dikonversi dengan baterai listrik buatan dalam negeri. Dalam 2,5 tahun apabila bisa kita buat, itu bagus," jelas Luhut. Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading mengungkapkan, sebanyak 80% total konsumsi BBM Subdisi baik itu Solar maupun Pertalite dikonsumsi oleh orang kaya. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading memaparkan bahwa BBM Subsidi masih banyak dikonsumsi oleh orang mampu atau pengguna yang tidak berhak. “Hampir 60% orang kaya menikmati hampir 80% dari total konsumsi BBM subsidi. Sedangkan Masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati sekitar 20% dari total konsumsi BBM Subsidi,” jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (30/6).
Baca Juga: Harga Pertamax Turbo Naik, Bagaimana dengan Harga Pertalite? Irto menjelaskan, pemerintah sudah menggelontorkan subsidi energi hingga Rp 520 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk BBM Subsidi, Solar dan Pertalite. “Dan bisa dibayangkan apa yang bisa diperbuat dengan uang sedemikian besar itu. Pertamina ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota sesuai yang ditetapkan pemerintah,” terangnya. Pasalnya, lanjut Irto, melihat dari tren konsumsi BBM Subsidi saat ini jika tidak dilakukan pengaturan akan ada potensi
over quota. Untuk mendukung rencana revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022, Pertamina mengembangkan MyPertamina sebagai platform digital dalam penyaluran Pertalite sesuai dengan Peraturan BPH Migas No 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. “Kami diwajibkan menyiapkan itu untuk mendata siapa saja yang menerima subsidi BBM. Di sini sesuai dengan regulasi dan kuota yang telah ditetapkan sehingga subsidi energi Rp 500 triliun tadi bisa tepat sasaran,” tegasnya. Ke depannya, lanjut Irto, data yang terkumpul bisa digunakan untuk menetapkan subsidi energi bersama pemerintah. Adapun penggunaan platform ini bisa digunakan sebagai media pencegahan potensi penyelewengan dan penyalahgunaan subsidi di lapangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi