JAKARTA. Kinerja kementerian dan lembaga pemerintah masih mengecewakan. Ini terlihat dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011.

Dari 82 instansi pemerintah pusat yang dinilai, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapatkan nilai A (sangat baik). Sisanya, 17 instansi mendapatkan nilai B (baik), lalu ada 49 instansi yang mendapatkan nilai CC (cukup baik). Kemudian 14 instansi lainnya yang mendapatkan nilai C (agak kurang).

Instansi yang mendapatkan nilai paling rendah ini diantaranya adalah Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Walau begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, sudah ada peningkatan cukup signifikan dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tiga tahun terakhir ini. Ia mencontohkan, jumlah instansi yang akuntabilitas kinerjanya naik kelas dari agak kurang menjadi baik, meningkat dari tahun sebelumnya.

"Ada kenaikan jumlahnya dari 63,29% total instansi yang dinilai di tahun 2010 menjadi 82,93% di 2011," ujar Azwar, kemarin.

Ia meminta, instansi yang mendapatkan nilai rendah bisa terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. "Caranya dengan mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan bagus dalam melayani publik," imbuh Azwar.

Toh, yang patut mendapat catatan, tingkat kepatuhan instansi pemerintah menyerahkan laporan akuntabilitas kinerjanya masih rendah. Tahun lalu, dari total 158 instansi pemerintah, hanya 82 instansi saja yang melaporkan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Eko Prasodjo mengakui, memang sulit memaksa seluruh instansi agar menyerahkan laporan kinerjanya. Ke depannya, pihaknya akan mendesain agar penyerahan laporan akuntabilitas itu menjadi syarat bila intansi itu ingin mendapatkan tunjangan remunerasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News