JAKARTA. Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peluang tersebut, dia buka terkait kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang selama pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selalu defisit.

Jokowi ingin para menterinya untuk melihat kemungkinan mengenai pelibatan tersebut. "Apakah diberikan sepenuhnya pelaksanaannya ke daerah, pengawasannya di pusat atau bagaimana," katanya saat membuka Rapat Terbatas tentang Pembiayaan BPJS Kesehatan di kantornya, Rabu (9/11).

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sejak program tersebut dilaksanakan mulai 2014 lalu bermasalah. Salah satu masalah terjadi pada kondisi keuangan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program tersebut yang selalu defisit.

Untuk tahun 2014, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun. Tahun 2015, defisit tersebut membengkak menjadi Rp 6 triliun. Defisit tersebut terjadi akibat moral hazard yang dilakukan sekelompok peserta mandiri yang ingin mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program tersebut.

Jokowi mengatakan, masalah tersebut tidak boleh dibiarkan. "Karena, kalau setiap tahun ada kekurangan anggaran seperti sekarang, saya kira itu kalau diteruskan akan memberatkan APBN," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia