KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski pemerintah telah menetapkan akan menggunakan pajak rokok daerah untuk menambahl defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rupanya belum ada koordinasi ke pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, belum ada arahan dari pemerintah pusat untuk mengalihkan pajak rokok daerah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

"Saya yang membawahi daerah, belum ada arahan untuk kemudian memberikan, memberlakukan kebijakan tersebut," ungkap Sumarsono saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/9).

Sekadar tahu saja, kebijakan terkait hal itu nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres tersebut dan saat ini sedang dalam proses diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan draft Perpres yang diterima Kontan.co.id, kebijakan pajak rokok ini tertuang dalam Pasal 99 ayat 6 yang menyebutkan, dukungan BPJS Kesehatan dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah/provinsi/kabupaten/kota.

Kemudian di Pasal 100 ayat 1 dikatakan, besaran kontribusi itu ditetapkan 75% dari 50% penerimaan pajak rokok masing-masing daerah. Nantinya, dana kontribusi ini akan langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut soal kontribusi dan mekanisme pemotongan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi