KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan otonomi khusus (Otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap akan berlanjut apalagi tidak ada pencabutan undang-undang. Yang sedang dilakukan adalah evaluasi, agar pelaksanaan otsus semakin baik.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menjelaskan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar otsus dapat benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki. 

Menurut dia, sampai saat ini belum ada keterbukaan baik Pemrov, Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan penyerapan dana.

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Baca Juga: Jika ada kekurangan, Otsus perlu diperbaiki agar lebih sejahterakan masyarakat Papua

Ditegaskan John Wmpi yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua.

“Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi, dalam keterangannya melalui webinar, Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10).

Ia memastikan, pemerintah pun komitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat, di mana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat.

Di tempat sama, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, menambahkan, agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua.

Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan masyarakat Otsus itu tidak sampai ke masyarakat.  Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan.

“Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.

Editor: Yudho Winarto