JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB) masih terus kebanjiran permintaan kebutuhan pegawai dari banyak daerah. Tercatat ada 112 pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan permintaan tersebut.

Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menilai daerah yang minta pegawai itu tidak menyertai analisis jabatan kebutuhan pegawai. Akibatnya, Kempan dan RB harus mengembalikan permintaan penambahan PNS dari berbagai daerah.

Menurut Azwar, Surat Keputusan Bersama (SKB) Moratorium PNS memang menyebutkan ada jabatan khusus pegawai yang bisa langsung disetujui pemerintah. Jabatan khusus tersebut antara lain tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan tenaga lain yang kebutuhannya amat penting bagi daerah.

Setiap daerah yang mengirimkan tenaga itu harus menyertai tenaga apa saja yang diminta dan analisis jabatan kebutuhan pegawainya. "Sampai saat ini belum ada yang mengirimkan analisisnya," ungkap Azwar, akhir pekan kemarin.

Ramli Naibaho, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kempan dan RB, menuturkan, masalah yang terjadi saat ini adalah kurangnya tenaga verifikasi untuk menganalisis jabatan, khususnya di daerah. Kempan dan RB sendiri hanya memiliki 16 tenaga verifikasi analisis jabatan.

Menurut Ramli, dalam waktu dekat, Kempan dan RB akan ada menambah 60 tenaga verifikasi untuk membantu membuat analisis jabatan bagi daerah yang meminta. Tenaga tambahan itu akan digunakan untuk analisa kebutuhan sampai dengan akhir tahun ini.

Untuk membantu pembuatan analisis jabatan pada tahun depan, akan menyiapkan sebanyak 4.200 tenaga verifikasi. Mereka akan dikirimkan ke daerah-daerah yang instansinya tidak bisa melakukan analisis jabatan.

Ramli menyebutkan tenaga verifikasi ini berperan penting untuk menyiapkan kebutuhan PNS di banyak daerah. Makanya pemerintah akan menyaring tenaga verifikasi yang akan dikirim ke daerah.

Tahun ini pemerintah memang menghentikan sementara rekrutmen PNS. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka pembengkakan anggaran pegawai di seluruh daerah dan memberatkan anggaran negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: