Daftar tunggu jemaah haji masih tinggi, pemerintah perlu tingkatkan lobi ke OKI



JAKARTA. Dalam upaya meningkatkan kuota jemaah haji setiap tahunnya, pemerintah diminta meningkatkan lobi dengan organisasi Konferensi Islam (OKI) dan pemerintah Arab Saudi.

"Karena yang menentukan kuota itu OKI, dan operasionalnya pemerintah Arab Saudi, jadi pemerintah mestinya meningkatkan lobi dan komunikasi dengan OKI dan pemerintah Arab Saudi," usul Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainudin kepada KONTAN, Minggu (15/5).Ahmad mengatakan, sebetulnya ada negara yang tidak menggunakan semua kuota yang telah ditetapkan. Misalnya, China, walupun muslim lumayan banyak, tetapi tidak menggunakan semua kuotanya. "Nah, Indonesia bisa memanfaatkan kuota yang tidak terpakai tersebut. Asalkan lobi dan komunikasinya baik," ujarnya.Lanjutnya, beberapa negara seperti Malaysia dan Turki melakukan hal semcam itu sehingga setiap tahun bisa mengirimkan jemaah haji melebihi kuota yang ditetapkan.Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPHURI) Artha Hanif mengatakan, untuk mengatasi daftar panjang masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, pemerintah harus meningkatkan kuot haji reguler. Menurutnya, saat ini, daftar tunggu jemaah haji memang masih panjang seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi, kuota haji yang ditetapkan pemerintah tidak sebanding dengan minat masyarakat yang tinggi itu.

Dilihat dari kuota reguler saja, yaitu yang diselenggarakan pemerintah, pada tahun lalu sejumlah 221.000. "Kita belum tahu pasti untuk 2011 ini angka pastinya berapa, apakah masih sama atau bahkan lebih rendah dari 2010. Harapan kita agar kuotanya lebih tinggi," ujar Artha.Artha menyebut, logisnya dan sudah menjadi ketentuan internasional perbandingan kuota haji dengan jumlah penduduk itu adalah 1:1.000. Dengan penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan sudah mencapai 240 juta jiwa, kuota haji reguler seharusnya mencapai 240.000 jemaah. "Tetapi dengan melihat kuota 2010 saja, berarti masih ada 19.000 lagi. Ini yang harus dikerjakan pemerintah," imbuhnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini