JAKARTA. Proses persidangan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (Persero) dinilai penuh kejanggalan. Diduga terdapat mafia pailit dalam peristiwa tersebut. Pernyataan ini dikemukakan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, pada KONTAN, Kamis, (22/8), di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dahlan yakin, manajemen Nindya Karya sudah melakukan tindakan benar. "Sebab, manajemen Nindya melakukan verifikasi utang, termasuk kepada kreditur. Eh, hal ini langsung dijadikan alasan menggugat pailit," kata Dahlan. Tak hanya itu, proses persidangan pailit juga amat janggal. "Permintaan (pailit) hari ini, besok langsung ada sidang. Ini seperti kasus Telkomsel, sepertinya ada mafia pailit," ujar Dahlan. Mantan Direktur Utama PT PLN tersebut juga mencurigai adanya permainan di kurator. Apalagi, anggaran dalam proses eksekusi pailit lebih banyak tersedot ke kurator. Oleh sebab itu, Dahlan mengusulkan agar segera dilakukan pembenahan sistem kepailitian. Menurutnya, harus ada perbaikan aturan. "Harus ada denda bagi pihak yang menggugat pailit, kemudian kalah. Ini supaya tidak gampang memailitkan sebuah perusahaan," jelas Dahlan. Menurut Dahlana, tuntutan pailit ini berawal ketika Nindya Karya melakukan verifikasi utang yang dimilikinya. BUMN ini pun mengirimkan surat kepada pihak kreditur, namun niat baik ini justru malah dijadikan alasan untuk penuntutan.
Dahlan: Ada mafia dalam kasus pailit Nindya Karya
JAKARTA. Proses persidangan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (Persero) dinilai penuh kejanggalan. Diduga terdapat mafia pailit dalam peristiwa tersebut. Pernyataan ini dikemukakan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, pada KONTAN, Kamis, (22/8), di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dahlan yakin, manajemen Nindya Karya sudah melakukan tindakan benar. "Sebab, manajemen Nindya melakukan verifikasi utang, termasuk kepada kreditur. Eh, hal ini langsung dijadikan alasan menggugat pailit," kata Dahlan. Tak hanya itu, proses persidangan pailit juga amat janggal. "Permintaan (pailit) hari ini, besok langsung ada sidang. Ini seperti kasus Telkomsel, sepertinya ada mafia pailit," ujar Dahlan. Mantan Direktur Utama PT PLN tersebut juga mencurigai adanya permainan di kurator. Apalagi, anggaran dalam proses eksekusi pailit lebih banyak tersedot ke kurator. Oleh sebab itu, Dahlan mengusulkan agar segera dilakukan pembenahan sistem kepailitian. Menurutnya, harus ada perbaikan aturan. "Harus ada denda bagi pihak yang menggugat pailit, kemudian kalah. Ini supaya tidak gampang memailitkan sebuah perusahaan," jelas Dahlan. Menurut Dahlana, tuntutan pailit ini berawal ketika Nindya Karya melakukan verifikasi utang yang dimilikinya. BUMN ini pun mengirimkan surat kepada pihak kreditur, namun niat baik ini justru malah dijadikan alasan untuk penuntutan.
BERITA TERKAIT
Nasional
Nindya Karya Lolos Dari Gugatan PKPU
Nasional