JAKARTA. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya memenuhi panggilan Komisi VII DPR untuk mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, Dahlan absen atas pemanggilan komisi bidang energi tersebut.Dahlan datang ke DPR dengan mengendarai mobil listrik berwarna hijau. Dia datang bersama tiga pejabat BUMN lainnya. Sebelum rapat dimulai, Dahlan yang mengenakan kemeja putih masih enggan bicara. Hadir pula dalam rapat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Jero memberikan tanggapan atas temuan BPK yang menemukan adanya inefisiensi di PLN sebesar 36,7 triliun. Menurutnya, pemborosan anggaran itu terjadi sebelum dirinya menjadi menteri ESDM.Dia meminta anggota Komisi VII DPR tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut. Sebab dia beralasan temuan BPK itu belum tentu mengandung unsur kriminal. "Sebaiknya jangan ungkit semua. Habis energi untuk masa lalu. Tidak akan produktif dan akan berkelahi kita," ungkapnya.Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menilai temuan BPK ini suatu hal yang penting. Karena itu, dia bilang Komisi VII DPR menggelar rapat pada masa reses untuk mengklarifikasi temuan BPK ini mulai dari pengadaan genset di PLN, keterlambatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt."Kenapa ada kewenangan yang melanggar sehingga PLN bisa membelanjakan uang segitu banyak? Kenapa biaya operasional begitu mahal? Apa iya hanya karena tidak ada suplai gas? Kami akan klarifikasi semua," tegas Effendi.Dahlan sebelumnya menganggap tidak ada kebijakan yang salah selama dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Menurutnya, PLN tidak memperoleh pasokan gas seperti yang dijanjikan sehingga terpaksa menggunakan bahan bakar minyak dengan harga yang mahal. Menurut Dahlan, pilihan kebijakan ketika itu hanya dua, yakni mematikan listrik di Jakarta atau beralih ke bahan bakar minyak (BBM).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dahlan Iskan akhirnya penuhi panggilan Komisi VII
JAKARTA. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya memenuhi panggilan Komisi VII DPR untuk mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, Dahlan absen atas pemanggilan komisi bidang energi tersebut.Dahlan datang ke DPR dengan mengendarai mobil listrik berwarna hijau. Dia datang bersama tiga pejabat BUMN lainnya. Sebelum rapat dimulai, Dahlan yang mengenakan kemeja putih masih enggan bicara. Hadir pula dalam rapat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Jero memberikan tanggapan atas temuan BPK yang menemukan adanya inefisiensi di PLN sebesar 36,7 triliun. Menurutnya, pemborosan anggaran itu terjadi sebelum dirinya menjadi menteri ESDM.Dia meminta anggota Komisi VII DPR tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut. Sebab dia beralasan temuan BPK itu belum tentu mengandung unsur kriminal. "Sebaiknya jangan ungkit semua. Habis energi untuk masa lalu. Tidak akan produktif dan akan berkelahi kita," ungkapnya.Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menilai temuan BPK ini suatu hal yang penting. Karena itu, dia bilang Komisi VII DPR menggelar rapat pada masa reses untuk mengklarifikasi temuan BPK ini mulai dari pengadaan genset di PLN, keterlambatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt."Kenapa ada kewenangan yang melanggar sehingga PLN bisa membelanjakan uang segitu banyak? Kenapa biaya operasional begitu mahal? Apa iya hanya karena tidak ada suplai gas? Kami akan klarifikasi semua," tegas Effendi.Dahlan sebelumnya menganggap tidak ada kebijakan yang salah selama dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Menurutnya, PLN tidak memperoleh pasokan gas seperti yang dijanjikan sehingga terpaksa menggunakan bahan bakar minyak dengan harga yang mahal. Menurut Dahlan, pilihan kebijakan ketika itu hanya dua, yakni mematikan listrik di Jakarta atau beralih ke bahan bakar minyak (BBM).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
