JAKARTA. Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan mengungkapkan pesan singkat (short message service/SMS) yang dikirimkan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dia berdalih pesan singkat itu bersifat rahasia."Itu SMS kepada atasan, tidak bisa saya buka, " kata Dahlan usai menjadi pembicara dalam Seminar Pendidikan Nasional "21st Century Teachers and Lecturers Pengembangan Sains Berbasis Spiritual" di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Senin (29/10).Sebelumnya, Dipo Alam membuka pesan singkat yang dikirimkan Dahlan kepadanya. Menurut Dipo, Dahlan mengeluhkan anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN terkait pencairan anggaran. Akibatnya, DPR meminta Dahlan engungkapkan nama-nama anggota DPR yang meminta jatah atau upeti alam setiap proyek yang dibiayai BUMN. Pemanggilan ini untuk menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat luas.Dipo sendiri sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 demi mencegah praktik kongkalikong. Surat itu ditujukan kepada seluruh menteri, pimpinan BUMN serta pimpina lembaga pemerintah non kementerian. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dahlan Iskan enggan buka SMS-nya ke Dipo Alam
JAKARTA. Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan mengungkapkan pesan singkat (short message service/SMS) yang dikirimkan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dia berdalih pesan singkat itu bersifat rahasia."Itu SMS kepada atasan, tidak bisa saya buka, " kata Dahlan usai menjadi pembicara dalam Seminar Pendidikan Nasional "21st Century Teachers and Lecturers Pengembangan Sains Berbasis Spiritual" di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Senin (29/10).Sebelumnya, Dipo Alam membuka pesan singkat yang dikirimkan Dahlan kepadanya. Menurut Dipo, Dahlan mengeluhkan anggota DPR yang meminta jatah dari BUMN terkait pencairan anggaran. Akibatnya, DPR meminta Dahlan engungkapkan nama-nama anggota DPR yang meminta jatah atau upeti alam setiap proyek yang dibiayai BUMN. Pemanggilan ini untuk menghindari spekulasi yang berkembang di masyarakat luas.Dipo sendiri sebenarnya sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 demi mencegah praktik kongkalikong. Surat itu ditujukan kepada seluruh menteri, pimpinan BUMN serta pimpina lembaga pemerintah non kementerian. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
