JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengkritik perusahaan-perusahaan BUMN yang menyewa kantor mahal. Salah satu contohnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perusahaan pelat merah tersebut menggunakan kantor dengan biaya sewa sebesar Rp 50 miliar. Dahlan pun menawarkan, gedung Kementerian BUMN untuk menjadi kantor pusat bagi perusahaan BUMN yang masih menyewa kantor. "PGN itu sewa kantornya saja mencapai Rp 50 miliar, terlalu mahal, ya sudah disini saja," katanya, saat ditemui di Jakarta, Senin (13/2).Lanjutnya, selain PGAS, masih ada beberapa BUMN yang menyewa kantor dengan harga mahal, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dmi efisiensi yang menjadi pegangan bekas bos PLN tersebut, dia menginginkan perusahan-perusahaan tersebut berkantor di Kementerian BUMN. "Di sini saja karena masih banyak ruangan yang kosong. Lagipula tidak efektif," lanjut Dahlan.Untuk itu, kata Dahlan, Kementerian BUMN akan melakukan pembenahan kantor di Kementerian BUMN. Jika kantor Kementerian BUMN dipadatkan, maka akan ada sekitar 2 lantai yang kosong. Salah satu ruangan yang akan dikosongkan adalah lantai 12, ruangan yang selama ini ditempati Deputi Industri Primer, Megananda Daryono. Menurut Dahlan, dikosongkannya lantai 12 ini karena Megananda telah memasuki masa pensiun, sedangkan stafnya berada di lantai 14.Selain itu, Dahlan juga akan mengubah sistem lift yang ada di gedung Kementerian BUMN. Menurutnya, nanti tidak akan ada lagi lift khusus Menteri BUMN. "Nantinya lift hanya akan dibagi sisi kiri untuk lantai 1-10, sedangkan sisi kanan untuk lantai 11-22," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dahlan Iskan minta perusahaan BUMN pindah kantor
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengkritik perusahaan-perusahaan BUMN yang menyewa kantor mahal. Salah satu contohnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perusahaan pelat merah tersebut menggunakan kantor dengan biaya sewa sebesar Rp 50 miliar. Dahlan pun menawarkan, gedung Kementerian BUMN untuk menjadi kantor pusat bagi perusahaan BUMN yang masih menyewa kantor. "PGN itu sewa kantornya saja mencapai Rp 50 miliar, terlalu mahal, ya sudah disini saja," katanya, saat ditemui di Jakarta, Senin (13/2).Lanjutnya, selain PGAS, masih ada beberapa BUMN yang menyewa kantor dengan harga mahal, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dmi efisiensi yang menjadi pegangan bekas bos PLN tersebut, dia menginginkan perusahan-perusahaan tersebut berkantor di Kementerian BUMN. "Di sini saja karena masih banyak ruangan yang kosong. Lagipula tidak efektif," lanjut Dahlan.Untuk itu, kata Dahlan, Kementerian BUMN akan melakukan pembenahan kantor di Kementerian BUMN. Jika kantor Kementerian BUMN dipadatkan, maka akan ada sekitar 2 lantai yang kosong. Salah satu ruangan yang akan dikosongkan adalah lantai 12, ruangan yang selama ini ditempati Deputi Industri Primer, Megananda Daryono. Menurut Dahlan, dikosongkannya lantai 12 ini karena Megananda telah memasuki masa pensiun, sedangkan stafnya berada di lantai 14.Selain itu, Dahlan juga akan mengubah sistem lift yang ada di gedung Kementerian BUMN. Menurutnya, nanti tidak akan ada lagi lift khusus Menteri BUMN. "Nantinya lift hanya akan dibagi sisi kiri untuk lantai 1-10, sedangkan sisi kanan untuk lantai 11-22," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News