JAKARTA. Komisi IX, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mulanya hendak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait nasib karyawan outsourcing di BUMN hari ini, Senin (26/8).

Dalam rapat tersebut, Komisi IX sudah mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, dan beberapa perusahaan BUMN. Namun ternyata, Dahlan tak datang, alhasil rapat tersebut lantas dibubarkan.

"Ini melecehkan parlemen, pelecehan buruh," ujar Ketua Komisi IX DPR-RI, Ribka Tjiptaning, Senin, (26/8). Padahal, beberapa direksi perusahaan BUMN sudah datang. Sebut saja PT Jamsostek, PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), dan lain-lain.

Ribka bilang, pihaknya sudah pernah memanggil direksi dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Jawaban mereka mengenai nasib buruh outsourcing, yaitu tergantung pada putusan Kementerian BUMN.

Sayangnya, Dahlan sama sekali tak mengirim perwakilan dari pihak BUMN untuk RDP ini. Menurut Ribka, jika saja Dahlan mengirimkan Direktur Jenderal, itu berarti Dahlan masih punya niat untuk menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia.

"Biar rakyat bisa menilai. Seperti itu mau mencalonkan diri jadi presiden," tandas Ribka yang berasal Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri