JAKARTA. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku siap bertanggung jawab jika ada kebijakannya selama menjabat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dianggap melanggar hukum. Dahlan mengklaim kebijakannya sudah tepat.

Hal tersebut dikatakan Dahlan ketika dimintai tanggapan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya inefisiensi di PLN selama tahun 2009-2010 sebesar Rp 37 triliun.

Dahlan menceritakan, ketika itu PLN tidak mendapat pasokan gas seperti yang dijanjikan. Satu kali jatah gas untuk PLN, kata dia, dikurangi untuk diberikan kepada industri. Menurut Dahlan, pilihan kebijakan ketika itu hanya dua, yakni mematikan listrik di Jakarta atau beralih ke bahan bakar minyak (BBM).

"Karena pembangkit listriknya hanya bisa BBM atau gas. Sebagai Dirut PLN tidak mungkin saya mematikan listrik Jakarta. Itu padamnya bukan main-main, luar biasa luasnya. Tidak hanya satu hari dua hari, bisa setahun. Mau, tidak punya listrik setahun?" kata Dahlan.

Akibat harga BBM lebih mahal dari gas, kata Dahlan, maka kebijakannya itu mengakibatkan inefisiensi. "Kalau itu salah, saya harus berani menanggung risikonya. Masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," pungkas Dahlan.

Seperti diberitakan, Dahlan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah dua kali mangkir dari panggilan Komisi VII DPR. Keduanya ingin dimintai penjelasan mengenai hasil audit BPK. Pembahasan ulang dijadwalkan akan digelar setelah masa reses. (Sandro Gatra/kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri