JAKARTA. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,3 persen saham di PT Freeport Indonesia. Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyatakan kepemilikan saham sebesar itu hampir tidak ada artinya. "Mereka bisa ambil keputusan tanpa kita. Karena 9 persen itu hampir tidak ada artinya," ujar Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (17/4/2014). Dahlan mengatakan bahwa Pemerintah tidak setuju dengan kebijakan Freeport yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal menurutnya, Freeport meraup keuntungan sebesar Rp 6 triliun tahun lalu. "Freeport untung Rp 6 triliun, BUMN minta terus (dividen). Sebuah perusahaan membagi dividen dari RUPS, ketika RUPS memutuskan tidak membagi dividen, BUMN tidak setuju," katanya. Sebelumnya, setoran dividen dari BUMN dan perusahaan lain yang sahamnya dipegang pemerintah dipastikan tidak bisa mencapai target tahun ini. Sebab, salah satu perusahan tersebut yaitu PT Freeport Indonesia tidak menyetorkan dividennya. Setiap tahunnya, Freeport Indonesia bisa memberikan setoran dalam bentuk dividen ke dalam kas negara sebesar Rp1,5 triliun. Karena tidak adanya setoran dari perusahaan tambang di Papua itu, target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp40 triliun tidak tercapai. (Yoga Sukmana)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dahlan: Saham pemerintah di Freeport tak ada arti
JAKARTA. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,3 persen saham di PT Freeport Indonesia. Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyatakan kepemilikan saham sebesar itu hampir tidak ada artinya. "Mereka bisa ambil keputusan tanpa kita. Karena 9 persen itu hampir tidak ada artinya," ujar Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (17/4/2014). Dahlan mengatakan bahwa Pemerintah tidak setuju dengan kebijakan Freeport yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal menurutnya, Freeport meraup keuntungan sebesar Rp 6 triliun tahun lalu. "Freeport untung Rp 6 triliun, BUMN minta terus (dividen). Sebuah perusahaan membagi dividen dari RUPS, ketika RUPS memutuskan tidak membagi dividen, BUMN tidak setuju," katanya. Sebelumnya, setoran dividen dari BUMN dan perusahaan lain yang sahamnya dipegang pemerintah dipastikan tidak bisa mencapai target tahun ini. Sebab, salah satu perusahan tersebut yaitu PT Freeport Indonesia tidak menyetorkan dividennya. Setiap tahunnya, Freeport Indonesia bisa memberikan setoran dalam bentuk dividen ke dalam kas negara sebesar Rp1,5 triliun. Karena tidak adanya setoran dari perusahaan tambang di Papua itu, target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp40 triliun tidak tercapai. (Yoga Sukmana)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
