Dalam 6-8 Tahun ke Depan, Eropa Harus Bersiap Hadapi Rusia Secara Militer

KONTAN.CO.ID - VILNIUS. Uni Eropa harus segera meningkatkan pertahanannya karena Rusia mungkin siap menghadapi konfrontasi dalam enam hingga delapan tahun ke depan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh calon komisaris pertahanan pertama Uni Eropa kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Andrius Kubilius, mantan perdana menteri Lithuania, tetangga Rusia, telah ditunjuk untuk meningkatkan industri persenjataan benua itu.

Yakni dengan mendorong negara-negara Uni Eropa membelanjakan lebih banyak dana untuk senjata Eropa dan melakukan pengadaan bersama.

Selain itu, dia juga bertugas untuk meningkatkan kerja sama lintas batas antar perusahaan-perusahaan senjata di kawasan.

Jabatan baru tersebut mencerminkan bagaimana keamanan telah menjadi prioritas utama agenda politik Uni Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

"Menteri pertahanan dan jenderal NATO sepakat bahwa Vladimir Putin dapat siap menghadapi konfrontasi dengan NATO dan Uni Eropa dalam 6-8 tahun ke depan," kata Kubilius, seorang kritikus keras Rusia dan pendukung Ukraina, pada hari Rabu (18/9/2024).

"Jika kita menanggapi penilaian ini dengan serius, maka itu adalah waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan itu adalah waktu yang singkat. Ini berarti kita harus mengambil keputusan yang cepat, dan keputusan yang ambisius," katanya.

Kubilius mengatakan, tugas pertamanya sebagai komisaris adalah untuk mengeksplorasi sumber daya apa yang dibutuhkan Uni Eropa agar siap menghadapi tantangan militer. Ia menargetkan untuk menyelesaikan studi eksplorasi dalam 100 hari pertama.

Dia mengatakan kurangnya investasi lebih dari satu triliun euro dalam satu dekade sejak krisis keuangan menyebabkan industri pertahanan Eropa berada dalam kondisi yang tidak memuaskan.

Pengeluaran bukan pengadaan

Kubilius menghadapi perjuangan berat melawan beberapa pemerintah Uni Eropa yang sangat berhati-hati dalam memberikan Brussels suara dalam cara mereka mengatur industri pertahanan mereka.

Komisi Eropa tidak memiliki mandat hukum untuk merumuskan kebijakan pertahanan, dan negara-negara Uni Eropa mengoordinasikan pertahanan mereka melalui NATO.

Kubilius melihat pekerjaannya sebagai pelengkap NATO, bukan sebagai pesaing.