JAKARTA. Selama dua tahun, nilai kekayaan calon Kapolri Komisaris Jendral Polisi Timur Pradopo melonjak Rp 2 miliar lebih. Kekayaan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri ini melonjak 109,89% dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,1 miliar.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan total nilai kekayaan Timur mencapai Rp 4,41 miliar. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menjelaskan nilai kekayaan Timur ini yang terbesar berupa tanah dan bangunan. Nilainya mencapai Rp 3,69 miliar.Selain itu, bekas Kapolda Metro Jawa ini mempunyai alat transportasi sebesar Rp 765 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 110 juta. Timur juga mempunyai kas sebesar Rp 467 juta. "Ada harta senilai Rp 435 juta yang sumbernya tidak jelas," kata Jasin. Namun, Jasin memastikan uang tersebut bukan hasil korupsi. KPK mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Timur ini sehari menjelang uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. KPK sudah menyampaikan LHKPN Timur ini ke Komisi III DPR.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dalam dua tahun, kekayaan calon Kapolri naik 109,8%
JAKARTA. Selama dua tahun, nilai kekayaan calon Kapolri Komisaris Jendral Polisi Timur Pradopo melonjak Rp 2 miliar lebih. Kekayaan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri ini melonjak 109,89% dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,1 miliar.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan total nilai kekayaan Timur mencapai Rp 4,41 miliar. Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menjelaskan nilai kekayaan Timur ini yang terbesar berupa tanah dan bangunan. Nilainya mencapai Rp 3,69 miliar.Selain itu, bekas Kapolda Metro Jawa ini mempunyai alat transportasi sebesar Rp 765 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 110 juta. Timur juga mempunyai kas sebesar Rp 467 juta. "Ada harta senilai Rp 435 juta yang sumbernya tidak jelas," kata Jasin. Namun, Jasin memastikan uang tersebut bukan hasil korupsi. KPK mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Timur ini sehari menjelang uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. KPK sudah menyampaikan LHKPN Timur ini ke Komisi III DPR.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
