KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berusaha untuk mencari pembiayaan peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria) . Hal tersebut terkuak dalam rapat kerja Menkominfo Johnny G Plate dengan Komisi I DPR pada Rabu (5/2) lalu. Johnny menargetkan financial closing selesai kuartal I- 2020. Padahal financial closing pengadaan dan peluncuran seharusnya selesai pada akhir tahun 2019 Menurut Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyarankan, jika pemerintah tidak bisa mendapatkan pendanaan, Kominfo sebaiknya membatalkan program satelit Satria yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). “Saya yakin dana universal service obligation (USO) Bakti tidak mencukupi untuk membayar kewajiban pembiayaan satelit. Oleh sebab itu Kominfo mencari pembiayaan," kata Uchok, dalam pesan singkat, Jumat (7/2). Menurutnya, dalam mengelola satelit untuk daerah USO, Bakti yang mengambil peran lebih. Yakni dengan memanfaatkan dana USO yang ada. Bukan malah menyerahkan kepada swasta dan membebankan kepada negara. Jika Bakti masih mencari investor untuk proyek Satria artinya ini adalah proyek ekonomis dan sebaiknya tidak dibiayai dengan USO. Dalam rapat di DPR, Menkominfo menyebutkan, investasi pengadaan satelit Satria sekitar Rp 6,42 triliun. Dan per tahun Bakti harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun agar satelit ini dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, Kominfo juga harus menggeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150.000 unit. Biaya pengadaan ground segment ini sangat besar, bisa lebih dari 3 kali biaya ketersediaan layanan satelit,
Dalam mengelola satelit Satria, Bakti sebaiknya tidak membebankan ke negara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berusaha untuk mencari pembiayaan peluncuran Satelit Republik Indonesia (Satria) . Hal tersebut terkuak dalam rapat kerja Menkominfo Johnny G Plate dengan Komisi I DPR pada Rabu (5/2) lalu. Johnny menargetkan financial closing selesai kuartal I- 2020. Padahal financial closing pengadaan dan peluncuran seharusnya selesai pada akhir tahun 2019 Menurut Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyarankan, jika pemerintah tidak bisa mendapatkan pendanaan, Kominfo sebaiknya membatalkan program satelit Satria yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). “Saya yakin dana universal service obligation (USO) Bakti tidak mencukupi untuk membayar kewajiban pembiayaan satelit. Oleh sebab itu Kominfo mencari pembiayaan," kata Uchok, dalam pesan singkat, Jumat (7/2). Menurutnya, dalam mengelola satelit untuk daerah USO, Bakti yang mengambil peran lebih. Yakni dengan memanfaatkan dana USO yang ada. Bukan malah menyerahkan kepada swasta dan membebankan kepada negara. Jika Bakti masih mencari investor untuk proyek Satria artinya ini adalah proyek ekonomis dan sebaiknya tidak dibiayai dengan USO. Dalam rapat di DPR, Menkominfo menyebutkan, investasi pengadaan satelit Satria sekitar Rp 6,42 triliun. Dan per tahun Bakti harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun agar satelit ini dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, Kominfo juga harus menggeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150.000 unit. Biaya pengadaan ground segment ini sangat besar, bisa lebih dari 3 kali biaya ketersediaan layanan satelit,