KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai kemampuan teknis dalam mengelola pusat data menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan Pusat Data Nasional. Sementara Pusat Data Nasional sendiri merupakan  upaya menjaga ketahanan digital dan mempercepat transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ade Frihadi, Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan Kementerian Kominfoo menyampaikan  butuh kompetensi dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola data center. Kenyataannya menurut Ade, aparatur sipil negara (ASN) yang ada belum banyak yang memiliki kemampuan teknologi informasi (TI)

Senada dengan Ade, Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menyampaikan tantangan terbesar dalam pembangunan dan pengelolaan data center ada pada SDM. Hampir 73%  downtime operasional data center ini disebabkan oleh personal yang tidak mumpuni.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

"Kami di Industri pun merasa kekurangan SDM yang mumpuni. Oleh karenanya kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada fakultas teknik elektronya untuk bisa memiliki kurikulum khusus data center," terang Hendra, dalam sebuah diskusi daring, Selasa (29/6).

Menurut Hendra selama ini  Kominfo hanya fokus pada pembangunan infrastruktur yang sebenarnya merupakan ranah pelaku usaha di industri. "Kominfo sebagai regulator seharusnya mendukung penyelenggara data center nasional dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri nasional. Dan tidak menjadi pesaing pelaku industri yang sudah berinvestasi," ungkap Hendra.

Hendra menjelaskan, saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi SNI pusat data. Dengan menerjunkan lima orang engineer untuk merumuskan standar nasional. Baik standar untuk spesifikasi teknis, standar operasional data center dan standar audit. 

Dalam kesempatan yang sama, Ardi Sutedja, Chairman Indoseisa Cyber Security Forum (ICSF) berpendapat pengadaan SDM untuk pengelolaan data center tidaklah murah. Berkaca dari pengalaman Pusat Komando Siber Nasional Amerika Serikat, butuh waktu lima tahun untuk membangun SDM yang mumpuni padahal anggaran yang disediakan berlimpah dan infrastrukturnya lengkap tersedia.

"Jadi dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini tidak sesederhana bahwa, ini ada aggarannya. Tapi siapa yang menjalankan, SDM-nya mana. Peningkatan kemampuan SDM ini penting terlebih untuk mencegah kebocoran data," tegas Ardi.

Pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dengan matang kondisi di industri berisiko menjadi beban bagi Pemerintah. Ap lagi dengan pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. 

Ardi menyarankan, pemerintah  memberdayakan data center milik pelaku usaha di industri. Data center yang dimiliki pelaku usaha sudah mampu memenuhi spesifikasi Pusat Data Naisonal. Kapasitasnya pun tersedia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News