KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Jepang memutuskan untuk membuang lebih dari satu juta ton limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut, yang telah memicu protes dari nelayan, negara tetangga, serta aktivis anti-nuklir.

Pemerintah Indonesia menanggapi dampak potensial dari limbah radioaktif tersebut terhadap perairannya.

Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN), Mohammad Dhandhang Purwadi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembuangan limbah radioaktif tersebut di laut di luar teritorial Jepang, dan apakah keselamatan dan keamanan dalam pembuangan tersebut benar-benar dipertimbangkan.

Dhandhang juga menjelaskan bahwa air laut dapat mengencerkan radioaktif, namun alam juga memiliki radioaktivitas. Oleh karena itu, jumlah limbah radioaktif yang dibuang harus sesuai dengan standar keselamatan. 

Baca Juga: Pengembangan PLTN Dinilai Sudah Masuk Masa Senja

"PRFN memiliki data dan kinerja untuk memantau aliran dan perhitungan radioaktif serta dispersi radioaktivitas di alam, baik di perairan maupun di udara," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (14/4).

Dhandhang meyakini bahwa PRFN memiliki model yang kompleks dan sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dengan upaya tersebut, strategi yang diperlukan dan sesuai aturan dapat ditentukan, termasuk tindakan evakuasi personil, makhluk hidup, dan penduduk jika diperlukan. 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga telah meletakkan sensor-sensor dan alat pengukur pada titik-titik yang dianggap berpotensi berbahaya.

Dhandhang menjelaskan bahwa beberapa daerah di Indonesia, seperti Sulawesi dan Bangka Belitung, memiliki kandungan mineral-mineral radioaktif, seperti uranium dan thorium.

Oleh karena itu, paparan radiasi dalam kehidupan sehari-hari juga tidak dapat dianggap enteng, meskipun tidak ada yang benar-benar bebas dari radiasi.

Baca Juga: Badan pengawas nuklir PBB: Korea Utara diduga telah memulai kembali reaktor nuklir

Untuk masa mendatang, ia berharap bahwa semua institusi pengamatan, pengawasan, teknologi, dan metodenya harus dilengkapi dengan baik. Indonesia perlu mandiri dalam memiliki peralatan yang diperlukan dan mendapatkan bantuan dari pihak internasional untuk menghadapi masalah nuklir. 

Dalam perkembangan zaman, penggunaan nuklir harus diumumkan dengan standar keamanan yang ketat, dan badan penanganan nuklir harus bekerja sama untuk menghadapi dampak potensial dari limbah radioaktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli