KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 1,2 juta kepada pedagang kaki lima (PKL). Kucuran dana tersebut bertujuan untuk meredam dampak varian delta terhadap perekonomian usaha mikro.

“Bantuan tunai untuk PKL, warung, warteg, akan segera dijalankan karena seluruh regulasi sudah lengkap,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (6/9).

Menko Airlangga menegaskan, BLT tersebut diberikan di luar PKL yang sudah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Insentif baru tersebut, diyakini akan melengkapi para PKL yang belum terkaver melalui program BPUM.

Kata Airlangga, penyerahan uang cash tersebut akan lebih sederhana dibandingkan BPUM antara lain bagi PKL yang hendak mengajukan BLT hanya menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dokumentasi foto usaha, dan tanda terima penerima bantuan setelah uang tersebut didapat.

Baca Juga: Pedagang kaki lima dan warung dapat bantuan tunai Rp 1,2 juta, ini syaratnya

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarso menambahkan besaran bantuan tersebut ditargetkan dapat membantu 1 juta PKL. Hitungan Kontan.co.id, setidaknya anggaran yang disediakan pemerintah mencapai Rp 1,2 triliun.

Sudarso mengatakan dalam penyalurannya akan dilaksanakan oleh Polri dan TNI yang diberikan kepada PKL termasuk warung di daerah yang terdampak PPKM level ¾.

“Itu bantuan tunai kepada PKL dan warung yang rencananya akan mulai dilakukan pada akhir pekan ini. Akan disalurkan oleh TNI dan Polri, sebagai pelengkap dari BPUM tambahan selama PPKM,” kata Sudarso kepada Kontan.co.id, Selasa (7/8).

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong bantuan yang lebih masif terutama pada usaha mikro.

Hal tersebut mengingat kelompok usaha mikro termasuk bersama dengan usaha kecil dan menengah juga merasakan dampak lanjutan akibat kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi pada medio Juli lalu.

Baca Juga: Jokowi beberkan alasan mengapa PPKM Level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus 2021

Namun demikian, Yusuf mengatakan bahwa secara umum kondisi daya beli masyarakat memang belum kembali setidaknya dari kondisi sebelum gelombang kedua terjadi.

Meski PPKM sudah dilonggarkan di beberapa daerah, tapi Yusuf menilai membutuhkan waktu tunggu 3 sampai 4 pekan sebelum masyarakat akhirnya berani kembali beraktifitas seperti sebelumnya.

“Jadi ada kemungkinan, dampak pelonggaran baru akan terasa di awal bulan depan. Artinya, permintaan barang dan jasa dari masyarakat termasuk di dalamnya untuk UMK masih berada pada level yang relatif rendah,” kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (7/8).

Dengan mempertimbangkan situasi perekonomian saat ini, dengan berbagai stimulus/insentif yang telah diberikan oleh pemerintah termasuk BLT PKL, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 diprediksi berada di kisaran 3%-4% year on year (yoy). Angka tersebut, masih sama dengan proyeksi CORE terakhir.

Selanjutnya: BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 lama cair, ini kata Kemnaker

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli