KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah memberikan dampak positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Dayang Donna Faroek, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kaltim mengungkapkan, sejak proyek IKN dimulai, masyarakat Kaltim telah merasakan manfaat langsung berupa peningkatan belanja pemerintah dan infrastruktur yang lebih baik.

Menurut Donna, Kota Balikpapan, sebagai serambi IKN telah menerima limpahan perputaran ekonomi yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan lonjakan jumlah kunjungan ke Balikpapan. 

Yuk Liburan Hemat hingga Rp5 Juta dengan Kartu Debit Utama Jenius Visa (m-Card)

Baca Juga: IKN: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Mewujudkan Kota Masa Depan yang Berkelanjutan

Beberapa pelaku usaha seperti jasa olahan makanan, pedagang retail, suplier material, hotel, dan penunjang lainnya mendapatkan manfaat dari proyek IKN tersebut. "Saat ini, hotel-hotel di Balikpapan sudah full book untuk persiapan upacara, mungkin masih tersedia pada hotel kecil," ungkap Donna.

Namun, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proyek IKN masih belum signifikan. Utamanya terkait usaha sektor konstruksi. Kontraktor lokal belum memiliki andil besar dalam proyek IKN yang masih dikerjakan oleh konsorsium BUMN.

Donna berharap agar pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan yang mendukung pengusaha lokal, mengingat banyak pelaku usaha setempat yang memiliki keahlian di sektor konstruksi. 

Selain itu, dengan keterbatasan modal, pelaku usaha lokal pasti akan kalah bersaing dengan BUMN. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung akses modal dan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Dampak Proyek IKN: Membuka Ribuan Peluang Kerja dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Potensi dan Tantangan Sektor Pangan

Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dan potensial untuk pengembangan sektor pangan, khususnya peternakan dan pertanian padi. Tetapi, hal itu sulit dikembangkan karena belum adanya penetapan kawasan lantaran berbenturan dengan konsesi batubara dan perkebunan sawit. 

"Lahan pertanian semakin menipis karena masyarakat lebih gemar menanam sawit yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi," kata Donna.

Untuk sektor pertanian padi dan sayur-sayuran, Kalimantan Timur masih tergantung pada pasokan dari Sulawesi dan Jawa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan di Kaltim. Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menetapkan wilayah khusus pertanian yang bebas dari konflik.

Program ketahanan pangan di Kaltim juga perlu didukung dengan menetapkan wilayah khusus pertanian yang bebas dari permasalahan tambang dan perkebunan sawit. Dukungan ini akan membantu mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .