KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Stimulus diskon transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dinilai berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan terbatas.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman  mengatakan, efektivitas stimulus tersebut sangat bergantung pada seberapa besar insentif mampu menciptakan belanja baru di masyarakat.

Menurutnya, diskon tiket transportasi memang dapat mendorong mobilitas masyarakat dan memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, peningkatan aktivitas ekonomi tidak serta-merta terjadi apabila masyarakat hanya mengalihkan anggaran dari kebutuhan lain atau menggeser waktu perjalanan.

Baca Juga: Bareskrim Sita 6,4 Ton Beras Fortifikasi, Lima Merek Diduga Tak Sesuai Klaim

"Tambahan pertumbuhan bergantung pada belanja baru yang benar-benar tercipta," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan, jika masyarakat tetap melakukan perjalanan meskipun tanpa diskon, stimulus tersebut berpotensi hanya mengurangi biaya perjalanan tanpa menghasilkan tambahan konsumsi yang signifikan. 

Kondisi ini membuat dampak bersih kebijakan terhadap perekonomian menjadi lebih kecil.

Selain itu, durasi pemberian stimulus yang relatif singkat juga membatasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan. Terlebih, sebagian manfaat ekonomi dari mobilitas selama libur akhir tahun baru terealisasi pada Januari 2027.

Di sisi lain, Rizal menilai diskon transportasi belum tentu mampu memulihkan daya beli masyarakat secara luas. 

Sebab, tiket murah hanya mengurangi salah satu komponen biaya perjalanan, sementara masyarakat masih perlu mengeluarkan uang untuk penginapan, makanan, dan kebutuhan lainnya.

Rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya habis untuk memenuhi kebutuhan pokok pun belum tentu dapat memanfaatkan insentif tersebut.

Oleh karena itu, pemulihan daya beli membutuhkan langkah yang lebih mendasar, seperti peningkatan pendapatan riil, penciptaan pekerjaan produktif, serta pengendalian biaya hidup.

Rizal juga mengingatkan pemerintah agar memastikan penurunan harga tiket benar-benar dirasakan masyarakat. Harga akhir yang dibayarkan konsumen perlu diperhatikan agar manfaat diskon tidak tergerus kenaikan tarif dasar maupun biaya tambahan.

"Pemerintah harus memastikan harga akhir tiket benar-benar turun dan penghematannya tidak tergerus kenaikan tarif dasar maupun biaya tambahan," kata Rizal.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas dukungan fiskal melalui indikator yang terukur, mulai dari tambahan konsumsi masyarakat, peningkatan omzet UMKM, hingga kenaikan pendapatan pekerja.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dapat menilai apakah stimulus benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi tambahan atau hanya membiayai perjalanan yang tetap akan dilakukan tanpa insentif.

"Ketepatan desain dan tambahan aktivitas ekonomi harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan ini," tegas Rizal.

Baca Juga: BI Tarik Inflow Usai Pernyataan MSCI Soal Pasar Saham RI, Insentif Hedging Diperbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News