JAKARTA. Dana sebesar Rp 1,2 triliun yang diperlukan untuk pembebasan lahan jalan tol Cibitung-Cilincing belum juga tersedia. Jika tak ada dana, proyek ini pun terancam gagal dibangun.

Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan pemerintah tengah mengkaji beberapa alternatif pendanaan untuk membiayai pembebasan lahan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan sisa dana Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi, pemanfaatan dana BLU tidaklah mudah. Pasalnya,  pemanfaatan dana BLU harus dilakukan melalui mekanisme APBN. "Untuk memanfaatkan dana BLU harus melalui mekanisme APBN, kemarin APBNP baru diketok. Bagaimana menanggulangi ini? Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, akan mencari cara," kata Dedy, Jumat (27/6). Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 33,61 kilometer tersebut dibangun untuk membuat angkutan barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok efesien. Perjanjian pengusahaan jalan tol ini sejatinya sudah ditandatangani pada 2007 lalu, namun pembangunan jalan tol ini belum juga beres akibat pembebasan lahan yang belum selesai. Dari total lahan seluas 107,5 hektare, sampai dengan April 2014 kemarin baru berhasil dibebaskan 14,53 hektare saja.

Pemerintah menetapkan Tol Cibitung-Cilincing sebagai satu dari 15 proyek prioritas yang akan mulai dibangun sebelum Oktober 2014 atau berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agar target tersebut bisa terwujud, Jumat kemarin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat marathon untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang menghambat pembangunan 15 proyek tersebut.

Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina Marga mengatakan, salah satu putusan penting yang berhasil dihasilkan dari rapat tersebut adalah kesepakatan anggaran. Djoko mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan telah menyetujui dana pengadaan lahan untuk beberpa ruas tol, termasuk Cibitung-Cilincing. "Total yang disetujui Rp 1,6 triliun, dari target Rp 2,05 triliun," katanya. Djoko mengatakan, dana Rp 1,6 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti dana pembebasan lahan beberapa ruas jalan tol yang sudah ditalangi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Saat ini pihaknya tengah menghitung dana talangan yang akan diganti tersebut. Selain itu, sisa dana tersebut juga akan digunakan untuk menggeber pelaksanaan beberapa proyek jalan tol. "Sebelum ini karena tidak ada dana kami rem, tapi setelah uangnya ada, kami akan manfaatkan, sebelum lebaran dana ini akan diserap semua," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan