Dana Cadangan Pesangon Belum Berlaku, Menaker: Masih Tunggu Aturan Turunan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum menetapkan mekanisme pelaksanaan dana cadangan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan masih menyiapkan aturan turunan yang akan mengatur secara lebih terperinci skema tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, hingga saat ini belum ada ketentuan mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon, besaran dana yang harus disiapkan, maupun kewajiban perusahaan untuk menyetorkannya.

"Jadi sekali lagi, sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Dan kita belum sampai ke sana," ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Selasa (17/11/2026).


Baca Juga: Yassierli Pastikan Pengumuman Kenaikan UMP Tepat Waktu, Cek Tanggalnya!

Ia pun menegaskan, informasi yang beredar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga tertentu belum memiliki dasar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Yassierli, penentuan lembaga pengelola menjadi salah satu hal yang masih harus dibahas dalam penyusunan aturan turunan. Dengan demikian, belum ada keputusan apakah pengelolaan dana tersebut nantinya akan melibatkan Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, maupun lembaga lainnya.

"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima, menampung seperti apa, besarannya juga kan nanti juga harus kami kaji bersama," katanya.

Yassierli menambahkan, pemerintah ingin memastikan skema dana cadangan pesangon tidak menimbulkan beban berlebihan bagi perusahaan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga harus mampu memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja ketika mengalami PHK.

Ia menjelaskan, semangat pembentukan ketentuan dana cadangan pesangon dalam undang-undang tersebut adalah memastikan pekerja memiliki kepastian dana ketika hubungan kerjanya berakhir akibat PHK.

"Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman kita buruh, ya, ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," jelasnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyebut proses penyusunan aturan turunan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah akan membuka ruang partisipasi bermakna atau meaningful participation dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk unsur pengusaha dan pekerja.

Baca Juga: Ini Harapan Kadin terhadap Sosok Wapres Baru, Investor Butuh Kepastian

Selain itu, Kemnaker juga berencana melakukan konsultasi dengan DPR, Presiden Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator terkait sebelum merumuskan ketentuan lebih lanjut.

"Prosesnya pasti akan panjang. Nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak, tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko tentunya," ungkap Yassierli.

Terpisah, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan juga menegaskan hingga kini belum ada pembahasan antar kementerian/lembaga terkait rencana implementasi Dana Cadangan Pesangon. 

Untuk itu, pihaknya juga belum bisa menjelaskan apakah dana tersebut nanti akan menjadi satu kesatuan dengan program serupa dalam memberikan jaminan sosial pekerja yang di kekola oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Sejauh ini belum ada pembahasan terkait hal itu," kata Erfan pada Kontan, hari ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News