JAKARTA. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini akan diikuti dengan pemberian dana kompensasi ke masyarakat miskin. Berbeda dengan tahun-tahun lalu, jumlah penerima dana kompensasi kenaikan BBM kali ini akan lebih besar. Pemerintah akan memperluas jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan.

Saat ini pemerintah masih mengumpulkan data jumlah rumah tangga yang akan mendapatkan dana bantuan. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dana kompensasi yang bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tersalur ke pada 15,5 juta rumah tangga. Tahun 2013, dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, setiap RTS mendapatkan uang tunai Rp 150.000 per bulan selama empat bulan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, bilang, kemungkinan akan memperluas jumlah masyarakat yang menerima bantuan itu. "Itu harus di-update agar sesuai dengan kondisi sekarang," kata Bambang, Kamis (30/10).

Peningkatan jumlah penerima bantuan ini juga sesuai dengan rekomendasi Tim Transisi Jokowi-JK. Perhitungan mereka, ada 20 juta rumah tangga miskin yang harus mendapatkan dana BLSM. Namun, Bambang belum bisa memastikan jumlah penerima dan bantuan yang akan diberikan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, bilang, perluasan jumlah penerima dana kompensasi itu untuk pemerataan bantuan. Dengan demikian, semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara merata. 

"Semoga 25% keluarga Indonesia yang tergolong miskin dan mendekati miskin bisa masuk dalam kategori penerima bantuan," jelas Sofjan, tanpa merinci.

Rekening ponsel

Sistem penyaluran BLSM kali ini juga akan berbeda dengan periode lalu. Menurut Bambang, dana kompensasi tidak lagi berupa bantuan sosial yang sifatnya tunai. Pemerintah akan membuat e-money melalui telepon selular atau rekening ponsel. 

Uang bantuan akan dikirim ke e-money masing-masing ponsel penerima. Lalu, masyarakat bisa mencairkan dananya di kantor pos terdekat atau untuk berbelanja di tempat tertentu.  Pemerintah belum memutuskan jenis barang dan tempat perbelanjaan yang menerima e-money kompensasi kenaikan BBM. "Ini seperti di Amerika ada voucer food, untuk membeli makanan," terang Bambang.

Selain itu, juga ada kompensasi BBM lain, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIP akan menjamin anak sekolah dengan gratis. Sedangkan KIS menjamin pengobatan gratis bagi semua anggota keluarga yang memilikinya.

Sofjan menegaskan, dana untuk kompensasi itu sudah tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 dan APBN 2015. "Semua sudah ada di kementerian teknis, " kata Sofjan.

Asal tahu saja, di APBN-P 2014 dan APBN 2015, masing-masing sudah tersedia anggaran Rp 5 triliun untuk BLSM. Tahun 2013, kebutuhan dana BLSM sebesar Rp 9,30 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM Rp 2.000 per liter.

Kepala Ekonom Mandiri Destry Damayanti menghitung, jika Jokowi menaikkan harga BBM Rp 3.000 per liter, maka butuh dana Rp 15 triliun. Jumlah itu hanya untuk penerima 15,5 juta RTS. Jika jumlah penerima semakin banyak, anggarannya pun semakin besar sehingga perlu tambahan anggaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto