KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Universitas Paramidana, Wijayanto Samirin menanggapi ihwal usulan kenaikan dana partai politik (Parpol) hingga 10 kali lipat. Menurutnya, ide ini muncul di saat yang tidak tepat.

“Ide tersebut muncul di saat yang tidak tepat, di mana kondisi fiskal sedang tidak memungkinkan. Apalagi kenaikan yang diusulkan 10 kali lipat, ini jauh dari realistis,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (26/5).

Wijayanto mengungkapkan, meski usulan kenaikan ini jelas tidak realistis dan tak berkeadilan, tetapi ide tersebut sangat layak untuk dipertimbangkan saat kondisi fiskal membaik dengan beberapa catatan.

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Pertama, nilai kenaikan tersebut haruslah realistis dan dilakukan secara gradual alias bertahap. Kedua, perlu jaminan perbaikan governance di DPR sehingga dugaan korupsi kebijakan bisa ditekan dengan penerapan sanksi yang tegas dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar.

“Biaya operasional partai politik yang mahal mendorong Parpol menghalalkan segala cara untuk membiayai aktivitas operasionalnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Dana Parpol Diusulkan Naik, Pengamat: Kalau Bisa Lebih Gede Supaya Diaudit

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menuturkan bahwa perlu adanya kajian mengenai kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum menaikkan dana parpol hingga 10 kali lipat.

“Di saat penerimaan negara sedang lesu, maka harus ada prioritas pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya kepada KONTAN.

Nailul berpandangan, usulan penambahan dana parpol yang disebut-sebut sebesar Rp 10 ribu per suara ini bakal memberikan beban APBN sebesar Rp 1,5 triliun. Apalagi, kata dia, penambahan anggaran ini dinilai tidak tepat di tengah situasi ekonomi Indonesia saat ini.

“Saya rasa lebih baik anggaran tersebut dialokasikan kepada masyarakat secara langsung, tidak melalui parpol. Dengan begitu, efek multipliernya lebih terasa. Terlebih, pengelolaan dan transparansi dari parpol juga masih menjadi isu. Apakah parpol siap untuk diaudit secara mendetail? Saya yakin tidak,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News