JAKARTA. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap pemerintah lebih memperhatikan proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. BNPP menilai, anggaran pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun dari APBN 2013 masih kurang. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Suhatmansyah IS bilang, minimal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah perbatasan mencapai Rp 100 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu layak diperolah daerah perbatasan karena pendapatan negara dari wilayah perbatasan saja mencapai sekitar 400 triliun. “Kita minta pemerintah pusat lebih besar lagi menganggarkan pembangunan di perbatasan. Ini menyangkut nasionalisme,” ujarnya. Menurutnya, bila daerahnya lebih tertinggal dari negara tetangga, akan banyak warga Indonesia yang tinggal di perbatasan pindah ke negara tetangga, seperti Malaysia.
Dana pembangunan perbatasan minimal Rp 100 T
JAKARTA. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap pemerintah lebih memperhatikan proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. BNPP menilai, anggaran pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun dari APBN 2013 masih kurang. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Suhatmansyah IS bilang, minimal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah perbatasan mencapai Rp 100 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu layak diperolah daerah perbatasan karena pendapatan negara dari wilayah perbatasan saja mencapai sekitar 400 triliun. “Kita minta pemerintah pusat lebih besar lagi menganggarkan pembangunan di perbatasan. Ini menyangkut nasionalisme,” ujarnya. Menurutnya, bila daerahnya lebih tertinggal dari negara tetangga, akan banyak warga Indonesia yang tinggal di perbatasan pindah ke negara tetangga, seperti Malaysia.