KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana pemerintah daerah (pemda) yang ngendon di perbankan masih banyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyesalkan saldo pemda yang masih banyak mengendap di perbankan. Ia mengatakan, hingga semester I 2022, total saldo pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 220,95 triliun.

Jumlah tersebut bertambah Rp 20,19 triliun atau naik 10,06% dari posisi bulan Mei 2022. Jumlah itu bahkan melonjak Rp 30,82 triliun atau 16,21% dibandingkan kondisi pra pandemi pada 2019.

“Dana pemda di perbankan ini masih sangat tinggi, atau bahkan meningkat terus. Dibandingkan bulan Januari-Mei, Juni mencapai Rp 220,95 triliun. Ini tertinggi dalam 6 bulan terakhir,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Rabu (27/7).

Baca Juga: Ada Tax Amnesty dan Windfall Komoditas, Penerimaan pajak Semester I-2022 Naik 55,7%

Sri Mulyani bilang, meningkatnya saldo pemda yang mengendap di perbankan, salah satunya disebabkan belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juni 2022.

“Ini selalu menimbulkan dilema, kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap, agar pemda bisa segera membelanjakan  dananya di semester II untuk mendongkrak ekonomi di daerah.

Adapun saldo dana pemda yang ada di perbankan paling tinggi berada di wilayah Jawa Timur, yakni sebesar Rp 29,82 triliun. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan anggaran terbanyak yang mengendap di bank.

“Jawa Timur selalu memegang saldo yang tertinggi dari sisi dana yang ada di BPD-nya, mencapai Rp 29,8 triliun untuk seluruh wilayah di Jawa Timur. Sedangkan yang paling rendah adalah Kepulauan Riau yang hanya Rp 1,17 triliun,” imbuhnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kinerja APBN di Semester I Luar Biasa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat