KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan berakhir tahun ini.

Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (UU Covid-19). Nantinya, kata Airlangga, pelaksanaan anggaran PEN akan dikembalikan ke kementerian/lembaga terkait.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pelaksanaan anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga mesti bertujuan untuk menjaga inflasi tetap stabil dengan subsidi energi dipertahankan. Kemudian stimulus terhadap dunia usaha masih diberikan untuk yang prioritas.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Baca Juga: Imbas Kenaikan Tarif PPN, Penerimaan PPN Juli 2022 Tercatat Rp 7,15 Triliun

"Begitu juga perlindungan kepada masyarakat rentan, pekerja, UMKM, ini juga masih relevan untuk tetap didorong menggunakan anggaran PEN," ucap Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/8).

Bhima menilai, jika pelaksanaan dana PEN dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga dikhawatirkan bisa masuk ke belanja yang sifatnya konsumtif kembali. Seperti belanja pegawai dan belanja pengadaan barang kementerian/lembaga.

Sementara di satu sisi pemerintah mengatakan akan mempersiapkan dana pencadangan di setiap kementerian/lembaga untuk mengantisipasi situasi terburuk.

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara Baru 46,5%, Begini Kata Sri Mulyani

Bhima menilai, sebelum mengambil dana cadangan itu seharusnya digunakan dari anggaran PEN untuk melakukan stabilitas ekonomi atau penambahan anggaran subsidi bunga untuk KUR.

"Jadi jangan buru-buru melepaskan PEN atau membubarkan PEN dan masuk ke anggaran tiap K/L," ucap Bhima.

Bhima menilai, harus ada prioritas, apalagi ada ancaman resesi ekonomi global, harga komoditas yang mulai berbalik arah menurun, dan ketegangan di Taiwan.

"Ini semua harus disiapkan dengan model stimulus yang formatnya sudah tersedia di dalam PEN. Hanya saja untuk anggaran pandemi kesehatan mungkin sebagian bisa digeser untuk prioritas ekonomi," pungkas Bhima.

Baca Juga: Menko Airlangga: Dana PEN Akan Berakhir di Tahun Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News