BANDUNG. Dinas kelautan dan Perikanan di beberapa daerah di Indonesia masih menemui berbagai kendala untuk mengembangkan perikanan. Masalah utama menyangkut tambahan dana untuk mengembangkan perikanan. Ahmad Hadadi, Kepala DKP Jawa Barat, menuturkan pihaknya belum leluasa menjalankan berbagai program pengembangan perikanan karena dana masih belum ideal. Pada tahun 2010, DKP Jabar mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Di tahun ini, jumlah anggaran sebenarnya meningkat menjadi Rp 39 Miliar. "Tapi kalau ditanya ideal atau tidak, jelas belum," tutur Ahmad, di Bandung, Rabu (12/1).Kebutuhan dana ini terutama untuk pemeliharaan waduk di Jawa Barat (Jabar) yang banyak yang telah kelebihan kapasitas. Di Waduk Cirata misalnya, saat ini terdapat 51.000 keramba yang digunakan untuk pembudidayaan beberapa komoditas ikan. Angka ini jelas bukan kondisi ideal, karenanya Ahmad mencanangkan pada tahun ini pihaknya akan menekan kapasitas ini menjadi sekitar 20.000 keramba saja. "Jumlah ini yang ideal untuk pembudidayaan," kata Ahmad.Kendala lainnya yakni masalah infrastruktur untuk pengembangan produksi perikanan. Ketersediaan jalan dan pelabuhan di Jabar masih minim, yang membuat biaya produksi dan pemasaran perikanan menjadi lebih mahal. Pihaknya mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki aspek ini agar produksi perikanan di Jabar lebih dapat digenjot.Gatot Rudiyono, Kepala DKP Kalimantan Barat (Kalbar) menambahkan, dana pengembangan perikanan di Kalbar masih belum ideal untuk mengatasi kendala-kendala di sana. Dana untuk DKP Kalbar sebenarnya lebih tinggi dari Jabar yaitu Rp 61 Miliar di tahun 2011 ini. Jumlah ini naik dari tahun lalu yang hanya sebanyak Rp 29 Miliar. Gatot mencontohkan masalah utama di Kalbar berkaitan dengan infrastruktur seperti pelabuhan. Kalbar sampai saat ini belum memiliki pelabuhan sendiri sehingga menyulitkan pemasaran perikanan ke daerah lain. Selama ini Kalbar tidak dapat mengekspor produk langsung ke luar negeri tapi harus melalui pelabuhan di Jakarta, Surabaya dan Belawan. "Kalau kita punya pelabuhan sendiri, biaya akan lebih murah dan perikanan di sini akan lebih berkembang," kata Gatot kepada KONTAN. Kendala lain yang dihadapi Kalbar adalah masalah harga pakan yang mahal. Gatot bilang harga pakan di Kalbar bisa mencapai Rp 9000-Rp 12.000 per kilogram (Kg). Padahal, harga pakan idealnya Rp 4000.Rp 5000 per kg. Ketut Sugama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perikanan Budidaya KKP, tidak menampik kendala-kendala tersebut. Dari sisi perbenihan misalnya, pihaknya terus melakukan riset untuk pengembangan benih unggul yang lebih efisien. Riset-riset ini terus secara kontinyu dilakukan untuk memproduksi benih yang akan ditebar ke seluruh daerah di Indonesia.Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, menambahkan pihaknya sebenarnya ingin mengalokasikan dana lebih kepada daerah. Namun, dari sisi APBN memang sudah sebanyak itu alokasinya. Fadel bilang pihaknya mendorong daerah untuk mencari tambahan dana lain terutama mencari mitra dengan pihak swasta. "Cara ini lebih bagus daripada hanya mengandalkan APBN saja," tutur Fadel.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dana pengembangan industri perikanan di daerah masih minim
BANDUNG. Dinas kelautan dan Perikanan di beberapa daerah di Indonesia masih menemui berbagai kendala untuk mengembangkan perikanan. Masalah utama menyangkut tambahan dana untuk mengembangkan perikanan. Ahmad Hadadi, Kepala DKP Jawa Barat, menuturkan pihaknya belum leluasa menjalankan berbagai program pengembangan perikanan karena dana masih belum ideal. Pada tahun 2010, DKP Jabar mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Di tahun ini, jumlah anggaran sebenarnya meningkat menjadi Rp 39 Miliar. "Tapi kalau ditanya ideal atau tidak, jelas belum," tutur Ahmad, di Bandung, Rabu (12/1).Kebutuhan dana ini terutama untuk pemeliharaan waduk di Jawa Barat (Jabar) yang banyak yang telah kelebihan kapasitas. Di Waduk Cirata misalnya, saat ini terdapat 51.000 keramba yang digunakan untuk pembudidayaan beberapa komoditas ikan. Angka ini jelas bukan kondisi ideal, karenanya Ahmad mencanangkan pada tahun ini pihaknya akan menekan kapasitas ini menjadi sekitar 20.000 keramba saja. "Jumlah ini yang ideal untuk pembudidayaan," kata Ahmad.Kendala lainnya yakni masalah infrastruktur untuk pengembangan produksi perikanan. Ketersediaan jalan dan pelabuhan di Jabar masih minim, yang membuat biaya produksi dan pemasaran perikanan menjadi lebih mahal. Pihaknya mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki aspek ini agar produksi perikanan di Jabar lebih dapat digenjot.Gatot Rudiyono, Kepala DKP Kalimantan Barat (Kalbar) menambahkan, dana pengembangan perikanan di Kalbar masih belum ideal untuk mengatasi kendala-kendala di sana. Dana untuk DKP Kalbar sebenarnya lebih tinggi dari Jabar yaitu Rp 61 Miliar di tahun 2011 ini. Jumlah ini naik dari tahun lalu yang hanya sebanyak Rp 29 Miliar. Gatot mencontohkan masalah utama di Kalbar berkaitan dengan infrastruktur seperti pelabuhan. Kalbar sampai saat ini belum memiliki pelabuhan sendiri sehingga menyulitkan pemasaran perikanan ke daerah lain. Selama ini Kalbar tidak dapat mengekspor produk langsung ke luar negeri tapi harus melalui pelabuhan di Jakarta, Surabaya dan Belawan. "Kalau kita punya pelabuhan sendiri, biaya akan lebih murah dan perikanan di sini akan lebih berkembang," kata Gatot kepada KONTAN. Kendala lain yang dihadapi Kalbar adalah masalah harga pakan yang mahal. Gatot bilang harga pakan di Kalbar bisa mencapai Rp 9000-Rp 12.000 per kilogram (Kg). Padahal, harga pakan idealnya Rp 4000.Rp 5000 per kg. Ketut Sugama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perikanan Budidaya KKP, tidak menampik kendala-kendala tersebut. Dari sisi perbenihan misalnya, pihaknya terus melakukan riset untuk pengembangan benih unggul yang lebih efisien. Riset-riset ini terus secara kontinyu dilakukan untuk memproduksi benih yang akan ditebar ke seluruh daerah di Indonesia.Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, menambahkan pihaknya sebenarnya ingin mengalokasikan dana lebih kepada daerah. Namun, dari sisi APBN memang sudah sebanyak itu alokasinya. Fadel bilang pihaknya mendorong daerah untuk mencari tambahan dana lain terutama mencari mitra dengan pihak swasta. "Cara ini lebih bagus daripada hanya mengandalkan APBN saja," tutur Fadel.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
