JAKARTA. Permasalahan kemiskinan selalu menjadi program prioritas pemerintah setiap tahun. Termasuk pada rencana kerja pemerintah tahun 2014, pemerintah akan menekan angka kemiskinan yang masih tinggi dengan dana sebesar Rp 47,2 triliun. Rencananya, dari jumlah dana tersebut akan teralokasikan untuk berbagai program. Antara lain untuk penyaluran beras masyarakat miskin (Raskin), pemberian beasiswa siswa miskin, dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mandiri (PNPM). Di program Raskin, pemerintah bakal memperbesar volume pembagian ke setiap penerima, yakni menjadi 20 kilogram (kg) per rumah tangga setiap bulannya. Tahun ini, pembagian raskin hanya 15 kg per rumah tangga setiap bulan. Untuk mendapatkan raskin, masyarakat tetap membayar Rp 1.600 per kg.
Lalu untuk program beasiswa miskin, teralokasikan dana Rp 9,2 triliun untuk 15,4 juta orang atau 29% dari total siswa di Indonesia. Adapun untuk program PNPM, jumlah dananya sama dengan tahun 2013 yaitu Rp 14,9 triliun. Pemerintah sudah menuangkan rencana itu dalam pagu indikatif 2014 yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), rencana-rencana itu demi mengejar target angka kemiskinan di angka 8%-10% dari total penduduk. Target ini sama dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN). Armida optimistis dengan target tersebut, meskipu kondisi ekonomi global tidak dalam kondisi yang ideal. "Untuk kemiskinan masih on the track terhadap RPJMN," ujar Armida, saat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat, Senin (8/4). Selain dukungan anggaran, pengentasan kemiskinan juga akan terbantu dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Sebenarnya, target ini lebih kecil dari RPJM yang mencapai 7,7%. "Angka 6,8% adalah yang realistis bagi pemerintah," tandas Armida.Ini mengacu pada prospek ekonomi global tahun depan yang masih terkena krisis. Krisis akan menekan ekspor nasional sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, pun mengakui, target pertumbuhan ekonomi 7,7% bakal gagal tercapai. "Kita lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, daripada pertumbuhan ekonomi," ujar Agus. Angka pengangguran tahun depan ditargetkan sebesar 5%-6%. Tak efektif Asal tahu saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia per September 2012 mencapai 28,59 juta atau setara dengan 11,6% dari total penduduk. Angka ini hanya berkurang sebesar 0,30% saja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 yang mencapai 11,96% atau 29,13 juta jiwa. Padahal, anggaran kemiskinan tahun 2012 lalu cukup besar, mencapai Rp 99,2 triliun. Anggaran itu termasuk dana pengentasan kemiskinan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga transfer daerah dll. Oleh karena itu, Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Ekonomi, berpendapat, rencana anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2014 tidak akan efektif. Ini juga berkaca pada periode-periode sebelumnya, dimana anggaran selalu meningkat, tapi penurunan kemiskinan tidak signifikan.
Riset KONTAN mencatat, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 468,2 triliun selama 2007-2012 untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hasilnya, angka kemiskinan tetap tinggi. "Permasalahannya adalah, kebijakan penanganan kemiskinan selama ini memang tidak berbasis pada penyelesaian akar masalah," kata Ichsanuddin. Sering kali, pelaksanaan program-program pemerintah yang bersifat sosial, seperti pengentasan kemiskinan, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi mendongkrak citra. Imbasnya, kebijakan itu hanya mengatasi masalah pada permukaan dan tidak menyentuh akar. Tak heran, angka kemiskinan tetap besar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Adi Wikanto
