JAKARTA. Pemerintah siap mengetatkan ikat pinggang demi meraih dana penghematan sekitar Rp 15 triliun. Rencananya pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk program pengentasan kemiskinan pada tahun ini.Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, sejatinya target pemerintah dalam berhemat sebesar Rp 20 triliun. "Penghematan ini sudah jalan dari tahun lalu. Sekarang kelihatannya masih Rp 15 triliun," kata dia akhir pekan lalu.Berkat dana hasil penghematan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani menjanjikan enam program serba murah bagi masyarakat miskin. Sekadar mengingatkan di Istana Bogor, Selasa (22/2) menebar angin surga dengan program murahnya. Yakni, program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih murah, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan masyarakat pinggiran perkotaan.SBY menjelaskan sedikit beberapa program tersebut. Untuk program rumah murah, akan disediakan rumah murah seharga Rp 20 juta-Rp 25 juta per unit bagi rakyat berpenghasilan rendah.Pada program penyediaan air bersih, SBY menjanjikan tidak akan ada lagi krisis air di Indonesia di 2025. Presiden juga menjanjikan listrik murah dengan memerintahkan PT PLN mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Pemerintah juga mengadakan program bohlam hemat bagi rumah tangga miskin.Agus menyatakan, untuk menggelar program serba murah itu akan dibantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami mengombinasikan dengan BUMN dan swasta lewat program corporate social resposibilities atau Penyaluran bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN," katanya.Kendati menghemat anggaran instansi, Agus menjamin penghematan itu tak mengganggu kinerja negara sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih tetap sehat. Anggaran sehat diperlukan karena perlu ada cadangan risiko fiskal untuk BBM, cadangan fiskal untuk listrik. "Semua harus ditata agar program pemerintah berjalan baik dengan APBN yang sehat," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dana Penghematan bagi Orang Miskin
JAKARTA. Pemerintah siap mengetatkan ikat pinggang demi meraih dana penghematan sekitar Rp 15 triliun. Rencananya pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk program pengentasan kemiskinan pada tahun ini.Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, sejatinya target pemerintah dalam berhemat sebesar Rp 20 triliun. "Penghematan ini sudah jalan dari tahun lalu. Sekarang kelihatannya masih Rp 15 triliun," kata dia akhir pekan lalu.Berkat dana hasil penghematan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani menjanjikan enam program serba murah bagi masyarakat miskin. Sekadar mengingatkan di Istana Bogor, Selasa (22/2) menebar angin surga dengan program murahnya. Yakni, program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih murah, program listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan masyarakat pinggiran perkotaan.SBY menjelaskan sedikit beberapa program tersebut. Untuk program rumah murah, akan disediakan rumah murah seharga Rp 20 juta-Rp 25 juta per unit bagi rakyat berpenghasilan rendah.Pada program penyediaan air bersih, SBY menjanjikan tidak akan ada lagi krisis air di Indonesia di 2025. Presiden juga menjanjikan listrik murah dengan memerintahkan PT PLN mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Pemerintah juga mengadakan program bohlam hemat bagi rumah tangga miskin.Agus menyatakan, untuk menggelar program serba murah itu akan dibantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami mengombinasikan dengan BUMN dan swasta lewat program corporate social resposibilities atau Penyaluran bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN," katanya.Kendati menghemat anggaran instansi, Agus menjamin penghematan itu tak mengganggu kinerja negara sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih tetap sehat. Anggaran sehat diperlukan karena perlu ada cadangan risiko fiskal untuk BBM, cadangan fiskal untuk listrik. "Semua harus ditata agar program pemerintah berjalan baik dengan APBN yang sehat," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
