JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipastikan menarik fee dari industri keuangan, salah satunya dana pensiun (dapen). Tapi subuh-subuh, para pengelola dapen berharap fee mereka lebih kecil dibandingkan sektor perbankan, multifinance, atau asuransi. Alasannya, industri dapen berbeda dengan lembaga keuangan (LK) lainnya yang profit oriented.

Djoni Rolindrawan, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) bahkan mengaku sedang mengupayakan pembesan fee OJK seluruh dapen. Kalaupun ada, asosiasi juga meminta keringanan. "Besarnya harus lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain," kata Djoni, usai seminar OJK bagi Dapen, Rabu (29/2).

Djoni juga belum bisa menjelaskan angka pas yang harus dibayarkan para pengelola dapen ke OJK. Penyebabnya, fee OJK bagi lembaga keuangan yang lain juga belum ada.

Yang pasti, berdasarkan Undang-Undang OJK, setiap lembaga keuangan bakal ditarik fee untuk pendanaan otoritas pengawas itu. Namun Djoni yakin, tarif pungutan OJK di dapen yang lebih rendah dibandingkan lembaga lain, tidak memicu kecemburuan. "Sekarang saja kami dibebaskan dari pajak investasi," tandasnya.

Djoni menambahkan, penghitungan tarif fee bagi industri dapen harus jelas. "Apakah fee itu berasal dari persentase aset atau hasil investasi," jelas Djoni.

Yudas Ismadi, Direktur Dapen Pegadaian berharap, pungutan untuk OJK itu bukan berdasarkan aset. Wajar saja, aset Dapen Pegadaian lumayan besar, yakni Rp 780 miliar per awal tahun 2012.

Gatot Subadio, Direktur Utama Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Bank Mandiri menyuarakan nada serupa. "Aset kami misalnya Rp 3 triliun, kalau diambil persentasenya, beban kami sangat besar," ujar Gatot.

Para pengelola dapen menyarankan, pungutan OJK lebih baik berasal dari hasil dana investasi. Itupun harus ada standardisasi yang jelas. Artinya, dalam jumlah hasil investasi tertentu, beban fee-nya pun berbeda-beda.

Dumoli Freddy Pardede, Kepala Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mendukung usulan pengelola dapen. Ia mengaku sedang menggedok besaran fee berdasarkan aset masing-masing dapen.

Namun, ia belum merinci lebih lanjut berapa besar fee tersebut. "Kami ingin tarif antar dapen berbeda-beda," kata Dumoli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati