JAKARTA. Pemerintah merasa semakin terbebani oleh terus bertambahnya pensiunan. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk membayar tunjangan purna pegawai tersebut semakin berat."Bertambahnya pensiunan membebani APBN," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, idealnya uang pensiun tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. “Harusnya sari dua pihak yaitu pemerintah dan yang membayarkan pensiun,” tuturnya, akhir pekan lalu.Untuk mengantisipasi beban yang bertambah berat, BKF sedang mengkaji skema baru bagi para pensiunan. Sayang, ia masih belum menjelaskan secara rinci skenario pembayaran pensiunan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dana pensiunan beratkan APBN
JAKARTA. Pemerintah merasa semakin terbebani oleh terus bertambahnya pensiunan. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk membayar tunjangan purna pegawai tersebut semakin berat."Bertambahnya pensiunan membebani APBN," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, idealnya uang pensiun tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. “Harusnya sari dua pihak yaitu pemerintah dan yang membayarkan pensiun,” tuturnya, akhir pekan lalu.Untuk mengantisipasi beban yang bertambah berat, BKF sedang mengkaji skema baru bagi para pensiunan. Sayang, ia masih belum menjelaskan secara rinci skenario pembayaran pensiunan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
