Palembang. Dana peremajaan lahan sawit di Sumatera Selatan yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan / BPDP Kelapa Sawit segera dicairkan. Sejumlah petani sudah memenuhi persyaratan formal guna mendapatkan dana itu.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Sumatera Selatan Harry Hartanto mengatakan BPDP Kelapa sawit akan merealisasikan bantuan Rp 115,25 miliar untuk meremajakan 4.610 hektare milik petani di Sumsel. "Jika tidak bulan ini, bulan September sudah dicairkan," kata Harry yang dijumpai seusai kegiatan Forum Grup Diskusi pengelolaan lanskap Taman Nasional Sembilang-Dangku yang digagas lembaga sosial internasional asal Inggris Zoological Society of London (ZSL).

Ia mengatakan para petani rakyat ini telah memenuhi sejumlah persyaratan utama yakni berkelompok dengan lahan total 300-800 hektare. Para petani juga tergabung dalam koperasi, telah teruji dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), dan memiliki bank yang akan membantu pengelolaan keuangan perkebunannya.

Khusus di Sumsel, lahan perkebunan sawit di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi percontohan program replanting ini. "Dengan bantuan melalui dana swakelola sawit ini diharapkan Indonesia dapat terus menjaga produksinya," kata Harry.

BPDP Kelapa Sawit akan merealisasikan Rp 13 triliun untuk meremajakan seluruh lahan sawit di Indonesia. Sumatera Selatan yang memiliki sekitar 1 juta hektare lahan kebun sawit dengan komposisi 43% milik rakyat dan 57% milik perkebunan, menargetkan peremajaan 20.000 hektare lahan hingga 2019.

BPDP Kelapa Sawit akan mengalokasikan Rp 25 juta per hektare bagi petani yang terpilih oleh tim verifikator dari Dinas Perkebunan Provinsi. "Kebutuhan sesungguhnya untuk peremajaan lahan itu Rp 50 juta sampai Rp 60 juta per hektare hingga akhirnya sawit berbuah di usia 4 tahun, artinya petani tinggal mencari sisanya, misal dengan cara meminjam ke bank atau menggunakan simpanan," jelas Harry.

Peremajaan bagi 20.000 hektare lahan sawit ini menjadi suatu yang mendesak karena sebagian besar sudah memasuki usia 24 tahun. Menurut Harry, jika tidak diremajakan maka dikhawatirkan akan menggerus produksi CPO Sumsel yang saat ini sekitar 3 juta ton per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto