JAKARTA. Pemerintah memperkirakan dana yang bakal diperoleh dari aksi privatisasi beberapa BUMN tahun ini akan mencapai sedikitnya Rp 20 triliun. Namun, dana sebesar itu tidak sepeserpun akan digunakan sebagai tambahan APBN untuk pembangunan, melainkan akan sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha BUMN yang bersangkutan. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, setidaknya ada empat rencana privatisasi yang sudah mengantri yakni Initial Public Offering (IPO) Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan rights issueBank BNI dan Bank Mandiri. "Semuanya diperkirakan sedikitnya akan memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun," katanya di Jakarta, Seninmalam (16/8). Rinciannya, untuk IPO Garuda kemungkinan akan diperoleh dana sekitarRp 5 triliun. Lalu Krakatu Steel antara Rp 4 triliun sampai dengan Rp5 triliun. Lalu Bank BNI juga bernilai sekitar itu. Terakhir, Bank Mandiri akan mengantongi sekitar Rp 9 triliun sampai dengan Rp 10triliun. "Kesemuanya akan digunakan untuk pengembangan usaha atau tidak akan disetor ke pemerintah," jelas Mustafa,
Dana privatisasi BUMN tak akan disetor ke negara
JAKARTA. Pemerintah memperkirakan dana yang bakal diperoleh dari aksi privatisasi beberapa BUMN tahun ini akan mencapai sedikitnya Rp 20 triliun. Namun, dana sebesar itu tidak sepeserpun akan digunakan sebagai tambahan APBN untuk pembangunan, melainkan akan sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha BUMN yang bersangkutan. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, setidaknya ada empat rencana privatisasi yang sudah mengantri yakni Initial Public Offering (IPO) Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan rights issueBank BNI dan Bank Mandiri. "Semuanya diperkirakan sedikitnya akan memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun," katanya di Jakarta, Seninmalam (16/8). Rinciannya, untuk IPO Garuda kemungkinan akan diperoleh dana sekitarRp 5 triliun. Lalu Krakatu Steel antara Rp 4 triliun sampai dengan Rp5 triliun. Lalu Bank BNI juga bernilai sekitar itu. Terakhir, Bank Mandiri akan mengantongi sekitar Rp 9 triliun sampai dengan Rp 10triliun. "Kesemuanya akan digunakan untuk pengembangan usaha atau tidak akan disetor ke pemerintah," jelas Mustafa,