JAKARTA. PT Kereta Api mengeluhkan keterlambatan pencairan dana pelayanan publik (public service obligation/PSO). Hingga saat ini, perusahaan sepur tersebut mengaku belum menerima dana PSO.Padahal, Direktur Utama Kereta Api Ignasius Jonan mengaku, penandatanganan kontrak PSO sudah dilakukan pada 24 Agustus lalu senilai Rp 639 miliar. "Terpaksa kami pinjam ke bank karena selama sembilan bulan ini perusahaan tetap beroperasi. Layanan ekonomi tetap berjalan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (26/11).Akibat pinjaman ke bank ini, Jonan mengaku nilai utang Kereta Api naik mencapai Rp 25 miliar. "Ini kira-kira bisa digunakan untuk membeli 10 gerbong kereta ekonomi," tambahnya.Kendati dana belum cair, Jonan mengaku pihaknya tetap berkomitmen menyediakan layanan bagi publik. Hanya, dia merasa perlu ada penambahan dana PSO supaya Kereta Api bisa berkembang.Kereta Api sendiri menilai dana PSO masih terlalu minim untuk menambal biaya angkutan operasi. Dia mencontohkan tiket kereta ekonomi Jakarta-Tangerang yang sebesar Rp 1.000. Menurutnya, tiket sebesar Rp 1.000 itu sudah tidak mencukupi karena Kereta Api juga dituntut menyediakan toilet yang bersih dan gratis. "Padahal uang Rp 1.000 biasanya hanya cukup untuk layanan toilet. Ini sama saja kami menyediakan layanan toilet dengan gratis naik kereta," paparnya.Ke depan, Jonan mengusulkan tarif kereta memiliki standar penyesuaian. Dia mencontohkan seperti tarif angkutan bus kota Bogor-Rambutan yang sebesar Rp 8.000 per orang. Menurutnya, tarif kereta seharusnya maksimal sebesar 70% dari tarif bus dengan perhitungan PSO dan jarak tempuh.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dana PSO Kereta Api sebesar Rp 639 miliar belum cair
JAKARTA. PT Kereta Api mengeluhkan keterlambatan pencairan dana pelayanan publik (public service obligation/PSO). Hingga saat ini, perusahaan sepur tersebut mengaku belum menerima dana PSO.Padahal, Direktur Utama Kereta Api Ignasius Jonan mengaku, penandatanganan kontrak PSO sudah dilakukan pada 24 Agustus lalu senilai Rp 639 miliar. "Terpaksa kami pinjam ke bank karena selama sembilan bulan ini perusahaan tetap beroperasi. Layanan ekonomi tetap berjalan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (26/11).Akibat pinjaman ke bank ini, Jonan mengaku nilai utang Kereta Api naik mencapai Rp 25 miliar. "Ini kira-kira bisa digunakan untuk membeli 10 gerbong kereta ekonomi," tambahnya.Kendati dana belum cair, Jonan mengaku pihaknya tetap berkomitmen menyediakan layanan bagi publik. Hanya, dia merasa perlu ada penambahan dana PSO supaya Kereta Api bisa berkembang.Kereta Api sendiri menilai dana PSO masih terlalu minim untuk menambal biaya angkutan operasi. Dia mencontohkan tiket kereta ekonomi Jakarta-Tangerang yang sebesar Rp 1.000. Menurutnya, tiket sebesar Rp 1.000 itu sudah tidak mencukupi karena Kereta Api juga dituntut menyediakan toilet yang bersih dan gratis. "Padahal uang Rp 1.000 biasanya hanya cukup untuk layanan toilet. Ini sama saja kami menyediakan layanan toilet dengan gratis naik kereta," paparnya.Ke depan, Jonan mengusulkan tarif kereta memiliki standar penyesuaian. Dia mencontohkan seperti tarif angkutan bus kota Bogor-Rambutan yang sebesar Rp 8.000 per orang. Menurutnya, tarif kereta seharusnya maksimal sebesar 70% dari tarif bus dengan perhitungan PSO dan jarak tempuh.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News