KONTAN.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengajukan anggaran sebesar Rp 45,68 triliun untuk tahun 2018. Jumlah itu termasuk anggaran sebesar Rp 810,17 miliar untuk pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF yang berlangsung di Bali pada tahun depan. Namun, sejumlah anggota Komisi 11 DPR keberatan dengan anggaran tersebut.

Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDI Perjuangan menyebut, anggaran untuk pertemuan IMF di Bali itu terlalu besar. Menurutnya, Kemkeu seharusnya lebih banyak mengoptimalkan anggaran untuk mendongkrak kinerja pajak. Soalnya, kinerja pajak selalu gagal mencapai target.

"Tantangan Kemkeu di bidang pajak sangat besar dan harusnya berfokus mengejar penerimaan pajak," ujar Andreas di rapat kerja Komisi 11 DPR dengan pejabat Kemkeu, Selasa (12/9).

Elviana dari Fraksi PPP berpendapat, seharusnya biaya pertemuan itu ditanggung penyelenggara meeting, yakni Bank Dunia dan IMF. Indonesia sebagai tuan rumah tidak perlu mengeluarkan dana. "Ini pemborosan, bandingkan dengan dana diklat pengelolaan dana desa hanya Rp 17,5 miliar dan hanya 500 kepala desa atau 0,6% dari total kepala desa yang diundang," ujar Elviana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, acara IMF-Bank Dunia ini penting bagi Indonesia dan bukan tindakan pemborosan. "Ini bukan untuk memamerkan ke IMF karena mereka sudah tahu kita dan kita punya share di sana, tetapi untuk memamerkan Indonesia pada 15.000 tamu yang berasal dari berbagai negara, lembaga internasional, dan lembaga keuangan. Kita ingin memperlihatkan Indonesia dengan kemajuan pembangunan ini," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, penggunaan dana ini semata-mata adalah keramahan Indonesia menjadi tuan rumah acara tersebut. Hal ini lumrah dilakukan untuk bergaul di lingkungan internasional. "Bukan hal baru dan ini terkait martabat negara," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie