Jakarta. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan DKI 2016 masih dalam pembahasan di masing-masing komisi DPRD DKI. Total anggaran yang diusulkan pada perubahan lebih besar kepada belanja tidak langsung, meski penyerapan belanja langsung pada anggaran murni hanya sekitar Rp 6 triliun dari total Rp 34 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta , M Taufik, mengatakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan DKI 2016 diusulkan Rp 67,32 triliun lebih besar dari anggaran murni Rp 67,16 triliun. Namun, belanja langsung yang diusulkan pada perubahan lebih rendah sekitar Rp 2 triliun menjadi Rp 32 triliun.

Sedangkan belanja tidak langsung yang kebutuhannya lebih banyak kepada keperluan pegawai, bayar listrik, air dan sebagainya, naik sekitar Rp 1 triliun menjadi Rp 26,6 triliun dari anggaran murni sebelumnya Rp 25,5 triliun.

Padahal, kata Taufik, penyerapan anggaran belanja langsung yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat pada anggaran murni hanya sekitar Rp 6,1 triliun dari total belanja Rp 34,3 triiun. Bahkan, belanja modalnya hanya Rp 982,9 miliar.

"Banyak belanja modal yang dimatikan, pompa buat banjir, pembelian lahan, perbaikan sekolah, dan puskesmas. Prioritas kemacetan dan banjir yang direncanakan banyak yang belum berjalan. Beli bus saja belum terealisasi sampai saat ini," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016) kemarin.

Taufik menjelaskan, saat ini pembahasan usulan kegiatan pada anggaran perubahan sedang dibahas di masing-masing komisi dengan batas waktu satu pekan ini.

Setelah itu, kata dia, pembahasan dibawa ke dalam rapat Banggar. Dalam rapat tersebut baru dapat diketahui apa alasan eksekutif menambahkan dan mengurangi atau mematikan belanja langsung.

Ketua DPD Partai Gerindra itu berjanji akan mematikan kegiatan yang tidak bermanfaat pada masyarakat dalam pembahasan Banggar yang rencananya dilakukan pekan depan.

"Kami akan sisir secara detail program yang tidak bermanfaat. Kami memprediksi penyerapan anggaran sampai akhir tahun tidak lebih dari 50%. Bilapun lebih, paling buat gaji pegawai," tutup Taufik.

(Dennis Destryawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto