KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi tantangan tersendiri bagi bank dalam mengelola likuiditas. Pasalnya, dana tersebut dapat ditarik kembali pemerintah sehingga bank perlu menyesuaikan penempatannya dengan penyaluran kredit yang memiliki tenor lebih panjang. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, ketidakpastian waktu penarikan dana SAL menimbulkan risiko mismatch tenor dan membuat bank khawatir terhadap likuiditas jangka pendek. "Karena mismatch tenor dan ketidakpastian penarikan dana SAL akibatnya bank jadi khawatir soal likuiditas jangka pendek," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (9/8/2026). Baca Juga: Kinerja Bank Besar Semester I 2026 Solid, Tiga Saham Bank Ini Jadi Pilihan Analis Menurut Bhima, jika dana yang masuk tidak diimbangi penyaluran kredit, bank tetap menanggung biaya dana atau cost of fund. Dana menganggur juga berpotensi meningkatkan idle liquidity dan undisbursed loan sehingga menjadi kurang produktif. "Sebaiknya memang ada evaluasi soal penempatan dana SAL bukan justru ditambah," katanya. Bhima menambahkan, terdapat disconnect antara penempatan dana SAL dan pertumbuhan kredit perbankan. Karena itu, bank perlu memperhatikan secara rinci regulasi dan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan, termasuk mekanisme penarikan dana SAL yang sudah digunakan untuk kredit. "Bank perlu memperhatikan rinci regulasi dan MoU dengan Kemenkeu termasuk detail penarikan dana SAL yang sudah digunakan untuk kredit. Jika bank merasa aturan belum detail maka diperlukan penjelasan atau MoU/kontrak baru dengan Kemenkeu," ujar Bhima. Salah satu bank yang memperoleh penempatan dana SAL adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). BNI memperoleh alokasi dana SAL sebesar Rp 18,5 triliun dari pemerintah pada Agustus 2026. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Rp 11 triliun dari alokasi tersebut telah ditempatkan pada 5 Agustus 2026, sedangkan Rp 7,5 triliun sisanya dijadwalkan masuk pada 10-14 Agustus 2026. "BNI memperoleh alokasi penempatan dana SAL sebesar Rp 18,5 triliun," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026). Menurut Okki, tambahan likuiditas tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung fungsi intermediasi dan pembiayaan sektor produktif. Meski demikian, penyaluran kredit tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kelayakan usaha, kualitas debitur, dan profil risiko. "Seluruh penyaluran kredit tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang kuat," katanya. Baca Juga: Bank Jakarta Gandeng Persija, Bidik Ekosistem Digital hingga The Jakmania Per Juni 2026, BNI mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 968,54 triliun, tumbuh 24,4% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp 763,3 triliun pada Juni 2025. Adapun rasio Giro Wajib Minimum (GWM) BNI tercatat 4,97%, naik dari 4,00% pada Juni 2025. Bank Himbara lainnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), juga memperoleh penempatan dana SAL. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, posisi dana SAL di BTN mencapai sekitar Rp38 triliun. "Perlu memperhatikan timing yang pas. Kemarin kan agak sedikit masalah karena BI Rate naik, SRBI naik, maka likuiditas ketat," ujar Nixon saat paparan Kinerja BTN. Hingga semester I 2026, BTN mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 418,11 triliun, tumbuh 11,2% YoY dari Rp 376,11 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio GWM BTN tercatat 6,73% per Juni 2026, meningkat dari 4,51% pada Juni 2025. Sementara itu, kredit Bank Mandiri mencapai Rp 1.592 triliun per Juni 2026, tumbuh 19,9% YoY dari Rp 1.327 triliun pada Juni 2025. Rasio GWM Rupiah Bank Mandiri tercatat 3,60%, turun dari 4,00% pada Juni 2025. Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan, perseroan terus mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. "Kami terus mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional," ujar Totok. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyambut positif penempatan dana SAL di perbankan. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, tambahan likuiditas tersebut dapat mendukung fungsi intermediasi perbankan dan akan dioptimalkan untuk memperkuat penyaluran kredit berkualitas, terutama ke sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dana SAL Rp 400 Triliun Masuk, Himbara Hadapi Dilema Likuiditas dan Kredit
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi tantangan tersendiri bagi bank dalam mengelola likuiditas. Pasalnya, dana tersebut dapat ditarik kembali pemerintah sehingga bank perlu menyesuaikan penempatannya dengan penyaluran kredit yang memiliki tenor lebih panjang. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, ketidakpastian waktu penarikan dana SAL menimbulkan risiko mismatch tenor dan membuat bank khawatir terhadap likuiditas jangka pendek. "Karena mismatch tenor dan ketidakpastian penarikan dana SAL akibatnya bank jadi khawatir soal likuiditas jangka pendek," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (9/8/2026). Baca Juga: Kinerja Bank Besar Semester I 2026 Solid, Tiga Saham Bank Ini Jadi Pilihan Analis Menurut Bhima, jika dana yang masuk tidak diimbangi penyaluran kredit, bank tetap menanggung biaya dana atau cost of fund. Dana menganggur juga berpotensi meningkatkan idle liquidity dan undisbursed loan sehingga menjadi kurang produktif. "Sebaiknya memang ada evaluasi soal penempatan dana SAL bukan justru ditambah," katanya. Bhima menambahkan, terdapat disconnect antara penempatan dana SAL dan pertumbuhan kredit perbankan. Karena itu, bank perlu memperhatikan secara rinci regulasi dan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan, termasuk mekanisme penarikan dana SAL yang sudah digunakan untuk kredit. "Bank perlu memperhatikan rinci regulasi dan MoU dengan Kemenkeu termasuk detail penarikan dana SAL yang sudah digunakan untuk kredit. Jika bank merasa aturan belum detail maka diperlukan penjelasan atau MoU/kontrak baru dengan Kemenkeu," ujar Bhima. Salah satu bank yang memperoleh penempatan dana SAL adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). BNI memperoleh alokasi dana SAL sebesar Rp 18,5 triliun dari pemerintah pada Agustus 2026. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Rp 11 triliun dari alokasi tersebut telah ditempatkan pada 5 Agustus 2026, sedangkan Rp 7,5 triliun sisanya dijadwalkan masuk pada 10-14 Agustus 2026. "BNI memperoleh alokasi penempatan dana SAL sebesar Rp 18,5 triliun," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026). Menurut Okki, tambahan likuiditas tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung fungsi intermediasi dan pembiayaan sektor produktif. Meski demikian, penyaluran kredit tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kelayakan usaha, kualitas debitur, dan profil risiko. "Seluruh penyaluran kredit tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang kuat," katanya. Baca Juga: Bank Jakarta Gandeng Persija, Bidik Ekosistem Digital hingga The Jakmania Per Juni 2026, BNI mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 968,54 triliun, tumbuh 24,4% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp 763,3 triliun pada Juni 2025. Adapun rasio Giro Wajib Minimum (GWM) BNI tercatat 4,97%, naik dari 4,00% pada Juni 2025. Bank Himbara lainnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), juga memperoleh penempatan dana SAL. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, posisi dana SAL di BTN mencapai sekitar Rp38 triliun. "Perlu memperhatikan timing yang pas. Kemarin kan agak sedikit masalah karena BI Rate naik, SRBI naik, maka likuiditas ketat," ujar Nixon saat paparan Kinerja BTN. Hingga semester I 2026, BTN mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 418,11 triliun, tumbuh 11,2% YoY dari Rp 376,11 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio GWM BTN tercatat 6,73% per Juni 2026, meningkat dari 4,51% pada Juni 2025. Sementara itu, kredit Bank Mandiri mencapai Rp 1.592 triliun per Juni 2026, tumbuh 19,9% YoY dari Rp 1.327 triliun pada Juni 2025. Rasio GWM Rupiah Bank Mandiri tercatat 3,60%, turun dari 4,00% pada Juni 2025. Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan, perseroan terus mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. "Kami terus mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional," ujar Totok. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyambut positif penempatan dana SAL di perbankan. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, tambahan likuiditas tersebut dapat mendukung fungsi intermediasi perbankan dan akan dioptimalkan untuk memperkuat penyaluran kredit berkualitas, terutama ke sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
TAG:
