JAKARTA. Kesepakatan pembahasan anggaran subsidi energi tahun 2014 di Badan Anggaran (Banggar) DPR pekan lalu, membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa berlega hati. PLN bisa mengadakan permintaan sambungan baru listrik di daerah.

Rencananya, pada awal pekan ini, PLN pusat akan mengirim surat kuasa investasi kepada kantor PLN unit di berbagai daerah. Surat kuasa investasi ini akan memberi kuasa ke PLN unit untuk menggelar pengadaan barang untuk sambungan baru. "Antara lain untuk pengadaan trafo dan sambungan baru," ujar sumber KONTAN yang tak mau disebut namanya.

Sepanjang tahun ini, belanja investasi PLN pusat maupun unit diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Investasi ini rencananya akan dikebut mulai bulan ini hingga akhir tahun 2014.

Sebelumnya, PLN mengaku mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melakukan sambungan baru yang diperkirakan hingga tiga juta rumah tangga. Namun, keputusan Banggar atas subsidi energi termasuk listrik membuat PLN memiliki dana segar yang cukup tahun ini.

Rinciannya, sebesar Rp 85,7 triliun, dari subsidi listrik sisa tahun lalu (carry over) sebesar Rp 21,8 triliun, pendapatan kenaikan tarif listrik enam golongan sebesar Rp 8 triliun, dan pengurangan carry over subsidi ke tahun 2015 dari Rp 10 triliun menjadi Rp 3,7 triliun.

Ditambah dengan pendapatan dari pembayaran tarif listrik tahun ini sebesar Rp 186,7 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 8,97 triliun. Total dana masuk ke PLN tahun ini sebesar Rp 229,5 triliun. Ini pula yang memperbaiki keuangan PLN di 2014.

DibatalkanDalam pembahasan subsidi energi di Banggar pekan lalu (12/6), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak usulan Banggar dan PLN untuk menaikkan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan 450 dan 900 VA. Dalam rapat itu, Kementerian ESDM menilai keuangan PLN sudah cukup sehat dengan kebijakan kenaikan tarif enam golongan serta kebijakan lain dari Kementerian Keuangan sehingga tarif pelanggan 450 dan 900 VA tidak perlu dinaikkan.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji sebelumnya mengungkapkan jika kenaikan tarif dasar listrik terhadap enam golongan baru tak dilakukan, rasio kemampuan bayar utang alias debt to service coverage ratio (DSCR) PLN merosot. Alhasil, pemerintah mengajukan subsidi listrik dalam RAPBN-P 2014 sebesar 107,15 triliun. "Kalau subsidinya sebesar 103,82 triliun itu DSCR nya hanya 1,5%, sehingga governancenya akan terjaga," ujar Nur Pamudji, akhir pekan lalu.

Nur Pamudji juga menjelaskan, DSCR di bawah 1,5% akan mempengaruhi kepercayaan investor. Hal tersebut juga akan melanggar kesepakatan yang dibuat PLN dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia