Jakarta. Badan usaha milik negara (BUMN) sepertinya harus kembali mengetatkan ikat pinggang, tahun depan. Sebab dalam rancangan anggaran dan pendapatan negara (RAPBN) 2017, pemerintah hanya menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN Rp 4 triliun. Padahal, dalam dua tahun terakhir, BUMN mendapat aliran PMN cukup berlimpah. Misalnya di APBN-P 2015, di mana 39 BUMN, baik BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendapatkan anggaran PMN Rp 64,88 triliun. Lalu di APBN-P 2016, 24 BUMN mendapatkan Rp 50,48 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Sonny Loho mengatakan, anggaran PMN tahun depan hanya dialokasikan untuk BUMN yang ada di bawah Kemkeu. Yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). "Masing-masing mendapat Rp 2 triliun, Rp 1 triliun, dan Rp 1 triliun," kata Sonny, Selasa (16/8).
Dana suntikan modal BUMN kembali mini
Jakarta. Badan usaha milik negara (BUMN) sepertinya harus kembali mengetatkan ikat pinggang, tahun depan. Sebab dalam rancangan anggaran dan pendapatan negara (RAPBN) 2017, pemerintah hanya menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN Rp 4 triliun. Padahal, dalam dua tahun terakhir, BUMN mendapat aliran PMN cukup berlimpah. Misalnya di APBN-P 2015, di mana 39 BUMN, baik BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan (Kemkeu) mendapatkan anggaran PMN Rp 64,88 triliun. Lalu di APBN-P 2016, 24 BUMN mendapatkan Rp 50,48 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Sonny Loho mengatakan, anggaran PMN tahun depan hanya dialokasikan untuk BUMN yang ada di bawah Kemkeu. Yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). "Masing-masing mendapat Rp 2 triliun, Rp 1 triliun, dan Rp 1 triliun," kata Sonny, Selasa (16/8).