KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema dana talangan pada pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) membebani keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Waskita Toll Road (WTR) Herwidiakto. 

Menurutnya proses penggantian dana talangan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dinilai lambat. "Progres penggantian berjalan pelan, sudah sangat berat cost of money yang ditanggung BUJT," ujar Herwidiakto saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (28/4).

Asal tahu saja, dana talangan WTR yang belum diganti mencapai angka Rp 6 tirliun. Oleh karena itu, Herwidiakto meminta ke depan dana pembebasan lahan dilakukan langsung oleh LMAN.

Sebelumnya skema dana talangan dilakukan untuk mempercepat pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembebasan lahan ditalangi terlebih dahulu oleh BUJT untuk kemudian diverifikasi dan diganti oleh LMAN.

Permintaan serupa juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono. Kris bilang pembebasan lahan bisa dilakukan antar lembaga pemerintahan.

"Mekanisme pembebasan tanah ini dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) yang pelaksanaannya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat," terang Kris.

Sementara TPT dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Cara pembebasan yang dilakukan antar lembaga pemerintahan akan efektif dan memenuhi mekanisme dan tata kelola penggunaan anggaran LMAN.

"Tidak perlu melibatkan BUJT sebagai pihak yang nantinya akan mendapatkan penyerahan tanah yang sudah dibebaskan," jelas Kris.

Mengenai anggaran dana talangan 2019 sebesar Rp 18,04 triliun, Kris meminta agar LMAN fokus pada penyelesaian dana talangan yang telah ditagih. Pasalnya tunggakan tersebut cukup membebani keuangan BUJT yang sudah memberi dana talangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi