KONTAN.CO.ID – DUBAI. Sebuah dana investasi swasta senilai US$ 300 miliar yang dirancang untuk mendorong investasi ke Iran menjadi salah satu bagian penting dalam kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menurut sumber yang mengetahui langsung proses negosiasi, lebih dari separuh nilai dana tersebut telah mendapatkan komitmen pendanaan.

Sumber tersebut mengatakan bahwa dana tersebut dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan final dalam mengakhiri perang.

Informasi ini disampaikan dengan syarat identitasnya dirahasiakan karena rencana tersebut belum diumumkan secara resmi, sementara Washington dan Teheran dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman pada Jumat mendatang.

Keberadaan dana investasi tersebut memang pernah diberitakan sebelumnya. Namun, Reuters untuk pertama kalinya mengungkap bahwa lebih dari 50% dari total nilai dana telah memiliki komitmen pendanaan dan seluruhnya berasal dari sektor swasta.

Baca Juga: Nikkei Cetak Rekor Lagi, Bursa Jepang Nyaris Tembus 70.000

Bagian dari Kesepakatan Perdamaian AS-Iran

Pada Minggu lalu, pejabat Amerika Serikat dan Iran menyatakan telah menyepakati kerangka kerja untuk mengakhiri konflik yang dimulai setelah pasukan AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari.

Kesepakatan tersebut juga mencakup penghentian blokade Amerika Serikat terhadap Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan minyak dan gas dunia.

Dana baru tersebut berbentuk kendaraan investasi swasta dan bukan merupakan program rekonstruksi ataupun pembayaran kompensasi perang. Selain itu, dana ini tidak akan menggunakan anggaran pemerintah maupun hibah.

Menurut sumber tersebut, sejumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, negara-negara Teluk Arab, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika telah menyatakan komitmen untuk menyediakan pembiayaan.

Investasi yang dijanjikan akan mencakup berbagai sektor strategis, antara lain energi, logistik, manufaktur, dan transportasi.

Iran Sempat Meminta Kompensasi US$ 400 Miliar

Sumber senior dari Iran mengatakan bahwa Teheran pada awalnya meminta kompensasi sebesar US$ 400 miliar kepada Amerika Serikat atas kerusakan akibat perang. Namun, Washington menolak memberikan kompensasi tersebut.

Dari pembahasan tersebut kemudian muncul gagasan pembentukan dana investasi yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund atau Dana Rekonstruksi dan Pembangunan.

Baca Juga: India Blokir Telegram Saat Ujian Kedokteran, Telegram Gugat Pemerintah

Menurut sumber dari Iran, mekanisme dana ini memungkinkan negara-negara di kawasan berkontribusi melalui berbagai cara, termasuk menjamin pinjaman, membuka fasilitas kredit, maupun mendanai langsung pembangunan kembali berbagai lokasi yang rusak akibat perang.

Proyek rekonstruksi tersebut meliputi fasilitas industri seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang minyak, bandara, hingga infrastruktur lain yang terdampak konflik.

Potensi Ekonomi Iran Dinilai Besar

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Timur Tengah, Iran hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan selama empat dekade terakhir akibat berbagai gelombang sanksi Amerika Serikat dan komunitas internasional yang membatasi aksesnya ke pasar modal global.

Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbukti terbesar kedua di dunia serta cadangan minyak terbukti terbesar keempat secara global.

Negara tersebut juga memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, basis industri yang beragam, serta potensi besar yang belum tergarap di berbagai sektor seperti petrokimia, pertambangan, pariwisata, dan pertanian.

Terpisah dari Negosiasi Pencabutan Sanksi

Sumber yang mengetahui isi kesepakatan menjelaskan bahwa dana investasi tersebut sepenuhnya terpisah dari jalur negosiasi mengenai pencabutan sanksi Amerika Serikat maupun pelepasan aset-aset pemerintah Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri.

Menurutnya, kedua mekanisme tersebut memiliki tujuan dan jadwal pelaksanaan yang berbeda.

Dana investasi juga tidak akan dibentuk maupun mulai beroperasi hingga tercapai kesepakatan final yang memuaskan seluruh pihak.

Nota kesepahaman yang akan ditandatangani nantinya dimaksudkan sebagai kerangka kerja untuk mengatur proses selama 60 hari ke depan.

Sumber tersebut mengatakan: "Dana ini baru akan dibentuk setelah kesepakatan final ditandatangani. Selama 60 hari tersebut, para pengelola dana akan bekerja sama dengan pihak Iran dan para investor untuk merencanakan serta menentukan ruang lingkup proyek-proyek yang akan dibiayai."

Wakil Presiden AS Sebut Iran Berpotensi Mengakses Dana

Juru bicara Gedung Putih merujuk pada wawancara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dengan CBS pada Senin lalu.

Baca Juga: China Luncurkan Jurus Baru Perluas Penggunaan Yuan Secara Global

Dalam wawancara tersebut, Vance menyatakan: "Iran dapat memperoleh akses terhadap dana rekonstruksi senilai US$ 300 miliar yang didukung negara-negara Teluk apabila mematuhi kesepakatan dengan Washington, termasuk membongkar program nuklirnya, menghapus persediaan material yang telah diperkaya, serta menerima rezim inspeksi dan penegakan aturan yang sangat ketat."

Meski demikian, sumber Reuters belum bersedia menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana tersebut maupun pihak yang akan mengelolanya karena berbagai rincian teknis masih dalam tahap pembahasan.

Sumber tersebut hanya menyebut bahwa sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat telah menyampaikan komitmen pendanaan, namun menolak mengungkap daftar lengkapnya.

Selama periode 60 hari berdasarkan nota kesepahaman tersebut, negosiator Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan di berbagai bidang, mulai dari isu nuklir, pencabutan sanksi ekonomi, hingga keamanan kawasan.