KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) ditargetkan bisa cair Maret 2018. Optimisme itu ada setelah pemerintah berhasil membebaskan lahan proyek sepanjang lebih dari 55 kilometer (km).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan laporan proses pembebasan lahan pada saat ini sudah diserahkan kepada kontraktor lokal dan kontraktor China. "Itu sudah jalan dan sekarang tinggal finalisasi dokumen dan harus diselesaikan dengan perbankan. Kami harapkan Maret ini bisa dicairkan," kata Rini saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (19/2).

Menurut Rini, pada tahap pertama, kemungkinan pencairan dana proyek kereta cepat akan dilakukan oleh China Development Bank (CDB) sebesar US$ 500 juta atau Rp 6,75 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari total pinjaman sebesar US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78,6 triliun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Seperti diketahui KCIC merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Walau dana proyek bisa cair bulan depan, namun Rini mengatakan, realisasi pembangunan bakal molor. Hal itu terjadi karena pembebasan lahan telat. Apalagi sampai sekarang masih banyak pebebasan lahan yang harus meminta persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Rini, penyelesaian pembangunan kereta cepat JKT-BDG akan dilakukan dalam 32 bulan terhitung sejak Februari 2018. Dengan begitu proyek itu ditargetkan rampung pada Oktober 2020. Target itu molor dari rencana semula selesai pada 2019.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi rencana proyek kereta cepat JKT-BDG. Evaluasi ini terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ada penambahan rute hingga mencapai Bandara International Kertajati di Majalengka Jawa Barat.

Dengan penambahan tersebut, maka diperkirakan akan ada penambahan rute 80 km sehingga menjadi 200 km. Bahkan untuk k meluluskan permintaan Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah membuat Detail Engineering Desain (DED).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, belum mengetahui potensi pembengkakan biaya investasi jika rute diperpanjang sampai Bandara Kertajati. Namun, Budi memastikan investor proyek ini tetap KCIC dan tetap mengandalkan dana pinjaman dari China.

Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pembebasan lahan, sehingga ketika dana pinjaman cair, proyek yang dirancang sejak 2015 ini bisa langsung berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati