JAKARTA. Bila tak ada aral melintang, pemerintah akan mulai menggelontorkan subsidi pangan non tunai melalui voucer pada 23 Februari 2017. Untuk tahun ini, voucer pangan akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga penerima bantuan di 44 kota di Indonesia dari total.

Beberapa daerah yang akan menerima gelontoran voucer pangan tahun ini antara lain Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Anggaran untuk bantuan pangan non-tunai ini Rp 1,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan dalam program bantuan pangan non-tunai ini, pemerintah akan bekerjasama dengan warung-warung kelontong sebagai penyedia barang kebutuhan pokok yang bisa dibeli dengan voucer pangan.

Menurut Puan, kini sudah ada 9.000 unit warung kelontong yang sudah bekerjasama dengan bank pemerintah yang menyalurkan voucer pangan. "Agennya semua yang selama ini bekerjasama dengan bank. Untuk toko modern belum," katanya, Kamis (16/2).

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung menambahkan, hingga kini, sudah 500.000 kartu voucher pangan yang dibagikan ke penerima. Jumlah subsidi dalam voucer pangan yang disalurkan bulan ini adalah Rp 220.000 untuk setiap keluarga sasaran. Jumlah ini merupakan akumulasi bantuan pangan selama dua bulan yakni Januari dan Februari. Maklum, subsidi pangan yang diberikan pemerintah adalah Rp 110.000 per bulan per rumah tangga sasaran.

Menurut Andi, 900.000 kartu sisanya kini sedang diproses untuk pembuatan rekening bank. "Bulan ini juga (900.000 kartu) sedang proses. Target 23 Februari semua selesai," ujarnya.

Catatan saja, sebelumnya jumlah keluarga penerima bantuan beras di program beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan anggaran Rp 22,3 triliun.

Menuai kritik

Pemerintah berharap transformasi Rastra ke voucer pangan ini akan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Maklum, dengan voucer, penerima bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan.

Namun, kebijakan voucer pangan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron bilang, DPR masih butuh penjelasan rinci dari pemerintah terkait program voucer pangan. "Dalam rapat kerja di komisi IV DPR, juga belum ada keputusan dari rencana penerapan voucer pangan," jelasnya.

Menurut Herman, ada dua faktor yang masih menjadi ganjalan Komisi IV DPR. Antara lain lantaran belum disetujuinya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran Rastra yang sebagian dialihkan ke voucer pangan. Selain itu, implementasi voucer pangan dikhawatirkan akan membuat harga beras kualitas premium naik lantaran ada kemungkinan masyarakat penerima kartu membeli beras berkualitas premium.

Selama ini, masyarakat tidak mampu sudah dijamin dengan ketersediaan beras medium dari program Rastra. "Penerapan voucer pangan menimbulkan kerumitan. Lebih baik diberikan ke daerah-daerah yang tidak mengonsumsi beras sebagai makanan pokok," kata Herman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie