KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan upaya pemerintah dalam merombak pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien dan terintegrasi.

Pembentukan superholding BUMN tersebut bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan,tapi bagian dari upaya restrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menilai, BPI Danantara berpotensi menjadi fondasi baru pengelolaan investasi nasional. Dengan aset gabungan Rp 1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial besar untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi nasional.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Danantara menjadi langkah strategis merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi. Pada akhirnya mendorong produk domestik bruto (PDB) naik sebesar 1,6%,” ujar dia, dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin menyoroti masih banyaknya tumpang tindih bisnis antar-BUMN yang selama ini membebani efisiensi perusahaan negara. Menurutnya, Danantara dapat menjadi sarana konsolidasi agar pengelolaan aset dan bisnis BUMN lebih terarah di bawah manajemen profesional.

Baca Juga: Fase II Hilirisasi Digeber, Danantara Siapkan 30 Proyek hingga Tahap Lanjutan

“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya. Meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara,” jelasnya.

Meski dinilai memiliki potensi besar, sejumlah ekonom mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam pengelolaan Danantara.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky mengatakan, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada minimnya intervensi politik dan keterbukaan pengelolaan investasi.

“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” ungkapnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia menilai, pengawasan publik menjadi aspek penting mengingat Danantara akan mengelola aset negara dalam skala besar.

“Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini. Tapi sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang,” tuturnya.

Ke depan, Danantara disebut tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transparansi pengelolaan aset BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News