KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, menunjuk empat bank internasional sebagai koordinator untuk penggalangan pinjaman multiganda (multicurrency) senilai US$ 10 miliar. 

Nilai tersebut berpotensi menjadikannya sebagai pinjaman terbesar di Asia Tenggara, menurut sumber yang mengetahui proses ini.

Mengutip The Business Times, Rabu (9/7), keempat bank tersebut adalah DBS Group, HSBC, Natixis, dan Standard Chartered. Mereka akan memimpin pengaturan fasilitas pinjaman dengan tenor antara tiga hingga lima tahun. 

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

Permintaan proposal untuk pinjaman ini telah dikirimkan Danantara kepada sejumlah bank regional dan internasional sejak bulan lalu.

Baca Juga: Gabung Danantara, OJK Tegaskan Bank BUMN Wajib Berkinerja Baik

Dalam laporan Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), para analis mencatat bahwa ukuran pinjaman yang besar dengan tenor yang relatif pendek menimbulkan tekanan pembayaran kembali yang signifikan. 

Hal ini dapat mendorong ketergantungan pada dividen dari entitas kuasi, pemerintah untuk membayar utang, atau bahkan menimbulkan kebutuhan pembiayaan ulang yang berulang. 

Situasi tersebut dinilai berisiko terhadap sentimen investor terhadap kredit kuasi, pemerintah Indonesia.

DBS, HSBC, dan Standard Chartered menolak memberikan komentar, sementara Danantara dan Natixis belum merespons permintaan keterangan.

Danantara, merupakan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dana ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam masa jabatan Presiden.

Baca Juga: OJK Turun Tangan Periksa Kasus Fraud Kredit Bank Woori Senilai US$ 78,5 Juta

Dengan pengawasan terhadap berbagai perusahaan milik negara, termasuk bank-bank besar dan perusahaan energi nasional seperti PT Pertamina, eksekutif Danantara memperkirakan nilai aset dana ini dapat mencapai lebih dari US$ 1 triliun.

Menurut Bloomberg News, pinjaman yang direncanakan ini tidak akan disertai jaminan, surat dukungan, atau garansi dari pemerintah. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News