KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah PT Danantara Investment Management (DIM) masuk ke PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) dianggap relevan untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik komersial di dalam negeri. Namun, investasi tersebut tetap perlu diuji dari sisi kelayakan komersial dan potensi imbal hasil.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, masuknya DIM dengan plafon pendanaan hingga Rp 2 triliun cukup urgen dari sisi kebijakan industri. Sebab, bisnis bus dan truk listrik berada di persimpangan agenda elektrifikasi, hilirisasi mineral, serta penguatan kandungan lokal.

“Masuknya DIM ke VKTR dengan plafon hingga Rp 2 triliun cukup urgen dari sisi kebijakan industri, tetapi belum tentu urgen secara komersial,” ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Brantas Abipraya Rampungkan Pembangunan SIKL, Tampung hingga 800 Siswa.

Menurut dia, VKTR memiliki sejumlah modal awal untuk mengembangkan kendaraan listrik komersial. Pabrik di Magelang telah berdiri, sementara tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bus listrik 12 meter mendekati 60%.

Selain itu, permintaan dari sejumlah operator seperti Transjakarta dan badan usaha milik negara (BUMN) juga mulai terbentuk. Model mobility as a service (MaaS) dinilai relevan untuk mengatasi persoalan pembiayaan, infrastruktur pengisian, hingga kepastian arus kas operator.

Yusuf menilai pembiayaan dari lembaga negara berpotensi memecahkan persoalan klasik dalam pengembangan kendaraan listrik komersial. Pasar yang masih terbatas membuat biaya pembiayaan tinggi, sementara biaya pembiayaan yang mahal kembali menghambat pertumbuhan pasar.

Meski demikian, ia mengingatkan urgensi kebijakan tidak otomatis menunjukkan kelayakan komersial. Apalagi, pendanaan DIM kepada VKTR masih berada dalam tahap indicative non-binding term sheet atau belum mengikat.

Struktur transaksi juga mencakup opsi konversi saham dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sebagai penanggung. Menurut Yusuf, struktur tersebut perlu dirancang secara hati-hati mengingat kinerja VKTR belum sepenuhnya kuat.

Pendapatan VKTR pada 2025 memang meningkat menjadi sekitar Rp 1,9 triliun. Namun, perusahaan masih membukukan rugi bersih sekitar Rp 11,4 miliar yang menjadi bagian pemegang saham induk.

Pada semester I 2026, laba konsolidasi VKTR sudah mulai terbentuk. Namun, hampir 90% laba tersebut masih menjadi bagian kepentingan nonpengendali.

Baca Juga: Harga Mineral Periode Kedua Agustus 2026: Harga Nikel Turun, Emas dan Tembaga Naik

Di sisi lain, kontribusi suku cadang dan besi bekas terhadap bisnis VKTR masih jauh lebih besar dibandingkan penjualan kendaraan listrik. Dengan demikian, kendaraan listrik belum dapat disebut sebagai mesin laba utama perseroan.

Perlu Disiplin Investasi

Yusuf bilang, risiko investasi DIM akan semakin besar apabila dana hingga Rp 2 triliun tersebut masuk ke aset yang memiliki perputaran lambat. Kapasitas pabrik VKTR saat ini sekitar 3.000 unit per tahun, sedangkan pengiriman bus dan truk listrik secara kumulatif masih berada di kisaran ratusan unit.

“Artinya, ada risiko modal masuk ke aset yang perputarannya lambat dan sangat bergantung pada tender pemerintah,” katanya.

Selain itu, ekosistem baterai, suku cadang kritis, jaringan servis di luar Jawa, serta nilai jual kembali kendaraan listrik dinilai belum sepenuhnya matang.

Karena itu, menurut Yusuf, setidaknya ada tiga disiplin yang perlu diterapkan DIM dalam investasi tersebut. Pertama, penggunaan dana harus dikaitkan dengan pesanan atau kontrak sewa yang jelas, bukan sekadar membangun persediaan.

Kedua, opsi konversi saham harus menggunakan valuasi yang mencerminkan risiko bisnis VKTR. Ketiga, DIM perlu memiliki hak tata kelola yang memadai untuk memastikan modal negara digunakan untuk menghasilkan return.

Lebih luas, Yusuf menilai portofolio DIM perlu dilihat secara objektif. Sebagai lembaga yang relatif baru, DIM membawa dua mandat sekaligus, yakni menghasilkan return dan mendorong transformasi ekonomi.

Diversifikasi portofolio DIM saat ini cukup luas, mulai dari energi, pusat data, agrikultur, kesehatan, pangan, investasi luar negeri hingga kendaraan listrik. Namun, menurut Yusuf, banyaknya tema investasi tidak otomatis menunjukkan portofolio yang sehat.

DIM perlu memperjelas posisinya, apakah bertindak sebagai sovereign wealth fund yang mengejar return, bank pembangunan yang masuk ke proyek yang belum menarik bagi pasar, atau instrumen kebijakan pemerintah.

“Ketiganya bisa dilakukan, tetapi ukuran keberhasilannya berbeda. Kalau semuanya dicampur, risiko terbesarnya adalah jumlah transaksi justru dianggap lebih penting daripada return,” jelas Yusuf.

Meski demikian, ia belum melihat DIM terlalu agresif dalam arti ceroboh. Sebab, sejumlah transaksi masih berada pada tahap penjajakan dan modal yang benar-benar telah ditempatkan masih terbatas dibandingkan ambisi aset Danantara.

Namun, penyebaran tema investasi yang cepat tetap perlu diwaspadai. Masuk ke kendaraan listrik, waste to energy, data center, agribisnis, investasi global hingga kredit swasta dalam waktu relatif singkat membutuhkan kapasitas uji tuntas dan pengawasan yang besar.

Menurut Yusuf, indikator keberhasilan DIM seharusnya tidak berhenti pada pertumbuhan aset atau jumlah investasi. Return yang benar-benar terealisasi perlu menjadi ukuran utama, termasuk internal rate of return (IRR), return on invested capital (ROIC), serta arus kas yang diterima.

Baca Juga: Ini Harga Batubara Acuan di Periode Pertama September, Kalori Tinggi Tembus US$ 126

Selain itu, DIM perlu mengukur apakah kenaikan valuasi perusahaan atau aset tetap bertahan ketika insentif pemerintah mulai berkurang.

“Dampak ekonominya harus bisa diukur melalui peningkatan TKDN, pengurangan impor, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan kemampuan investasi tersebut menarik modal swasta,” ujarnya.

Untuk ke depan, Yusuf menyarankan DIM lebih memprioritaskan investasi yang menutup kekurangan ekosistem dibandingkan sekadar menambah kapasitas produksi.

Rantai baterai dan komponen kritis kendaraan listrik, infrastruktur pengisian, pembiayaan armada, pangan serta logistik rantai dingin dinilai memiliki multiplier domestik yang cukup jelas.

Sementara itu, investasi waste to energy dinilai menarik sepanjang tarif dan offtake listriknya layak secara komersial. Hilirisasi mineral juga tetap penting, tetapi proyek yang dipilih harus mampu bertahan menghadapi perubahan harga komoditas dan tidak hanya bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah.

Sebaliknya, ekspansi ke terlalu banyak tema global sebaiknya dilakukan lebih selektif hingga DIM memiliki rekam jejak return domestik yang lebih jelas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News