KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Danantara terus mengkaji konsolidasi di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Dari sebelumnya mencakup 41 perusahaan, jumlah perusahaan dalam konsolidasi Pelindo saat ini menjadi 24 perusahaan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, jumlah tersebut masih dapat kembali berkurang. Pasalnya, Danantara masih melakukan peninjauan terhadap sejumlah model bisnis yang dijalankan perusahaan-perusahaan di bawah Pelindo.

“Menjadi 24. Tapi kami masih meminta untuk lebih sedikit lagi karena beberapa bisnis modelnya akan kita review juga,” ujar Dony di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2026). 

Baca Juga: Central Omega (DKFT) Operasikan PLTS 256 kWp di Area Tambang Nikel Morowali Utara

Dony mengatakan, salah satu fokus perubahan tersebut adalah mengubah model bisnis Pelindo agar lebih banyak berperan sebagai operator pelabuhan (port operator).

Menurutnya, selama ini banyak pelabuhan di Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pihak ketiga. Sementara Pelindo lebih banyak menjalankan fungsi sebagai landlord atau sewa properti.

“Kita mengharapkan Pelindo betul-betul menjadi perusahaan operator port yang baik. Selama ini kan kebanyakan port kita dioperasikan oleh perusahaan pihak ketiga,” kata Dony.

Karena itu, Danantara mendorong perubahan model bisnis sehingga Pelindo dapat mengambil peran lebih besar dalam mengoperasikan pelabuhan.

Bahkan, Dony berharap kemampuan Pelindo sebagai operator pelabuhan nantinya tidak hanya diterapkan di dalam negeri, tetapi juga dapat digunakan untuk mengoperasikan pelabuhan di luar negeri.

“Jangankan harapannya tidak hanya lokal saja, bahkan kita kalau bisa kita yang meng-operate port-nya orang di luar negeri. Ini yang kita ubah bisnis modelnya,” ujarnya.

Baca Juga: GAPKI Dorong Kemitraan Sawit antara Indonesia dan India

Dony menambahkan, perubahan model bisnis tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN yang tengah dilakukan Danantara. Setiap perusahaan akan dikaji untuk menentukan struktur dan model bisnis yang dinilai sesuai dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi negara. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.

"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.

Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Pertamina Tahan Harga BBM Non Subsidi per 1 Oktober 2026, Cek Rinciannya

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News